Ketua DPRD Kalsel Dukung Penghapusan BBM Bersubsidi

oleh

Ketua DPRD Kalimantan Selatan Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah menyatakan mendukung rencana pemerintah menghapuskan bahan bakar minyak bersubsidi, seperti halnya untuk jenis premium dan solar. <p style="text-align: justify;">Masalahnya, kata pensiunan perwira menengah TNI-AD yang bergabung di Partai Golkar itu di Banjarmasin, Kamis, bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut berpotensi menimbulkan tindak pidana ekonomi dan korupsi.<br /><br />"Apalagi terjadi perbedaan yang jauh antara harga BBM bersubsidi dengan nonsubsidi, sehingga berpeluang penyimpangan peruntukan dan pada gilirannya terjadi korupsi," ujar mantan Komandan Korem Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) tersebut.<br /><br />Sebab, menurut dia, dengan sistem BBM bersubsidi menjadi kesempatan bagi oknum-oknum tertentu untuk menimbun, kemudian menjualnya kembali buat keperluan lain dengan harga mahal atau menggunakan harga nonsubsidi.<br /><br />Sementara pengawasan dan penindakan terhadap penyimpangan peruntukan ataupun penimbunan BBM, tampaknya masih lemah, di mana Pertamina dan aparat penegak hukum seakan tak berdaya, ujarnya.<br /><br />Menurut wakil rakyat dari Partai Golkar itu, dengan penghapusan sistem subsidi, persediaan, perniagaan dan harga BBM khususnya di Kalsel bisa stabil, yang pada gilirannya pula dapat berdampak terhadap stabilitas perekonomian daerah dan masyarakat setempat.<br /><br />"Namun penghapusan BBM besubsidi, bukan semata-mata menghapuskan subsidi, tapi disertai penurunan harga nonsubsidi. Misalnya solar non subsidi semula Rp9.000/liter diturunkan menjadi Rp7.000/liter," sarannya.<br /><br />"Sebab saya yakin, biaya produksi solar/liter tak mencapai Rp7.000 dan dengan penjualan Rp7.000/liter masih ada untung. Persoalannya kita tidak tahu biaya produksi tersebut, sementara Pertamina juga tak transparan," lanjutnya.<br /><br />Dengan nada geram, mantan Komandan Kodim 1007 Banjarmasin itu mengaku kecewa dengan kinerja Pertamina, yang selalu menyatakan persediaan BBM cukup, tapi kenyataan di lapangan antrean pada sejumlah SPBU di Kalsel masih menjadi-jadi.<br /><br />"Kalau memang cukup, mengapai stok di SPBU terbatas dan antrean mobil untuk mendapatkan BBM seperti jenis solar tiap hari semakin panjang di Kalsel, khususnya di Kota Banjarmasin. Di mana letak permasalahan BBM tersebut ?," katanya mempertanyakan.<br /><br />"Jika salah satu permasalahan terjadinya antrean panjang itu pada pelangsir/pelangsiran (pedagang BBM ilegal yang menyedot/mengatre di SPBU), maka Pertamina dan aparat penegak hukum harus menindak tegas," demikian Nasib Alamsyah.<br /><br />Pada kesempatan terpisah, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), HM Sofwat Hadi asal daerah pemilihan Kalsel, berpendapat, selama pedagang BBM ilegal masih menjamur dan tanpa penindakan, maka persoalan BBM tak pernah pupus.<br /><br />"Pedagang ilegal itu harus ditindak, karena mereka melanggar hukum. Jangan terjadi pembiaran, dengan berbagai alasan, sebab bisa menjadi kronis," lanjutnya saat menghadiri acara refleksi Hari Bangkit (Harba) ke-64 Pelajar Islam Indonesia (PII) di Banjarmasin.<br /><br />Mantan Kadispen Polda Jatim itu menunjuk contoh pedagangan ilegal BBM yang jelas-jelas di depan mata, antara lain pedagang kaki lima (PKL) penjual bensin dan solar dengan alasan untuk kehidupan keluarga.<br /><br />"Kalau PKL penjual BBM itu ilegal/melanggar hukum dibiarkan, maka apa beda dengan pencuri dengan alasan juga untuk kehidupan keluarga, yang kalau tertangkap hampir tak ada ampun," tutur mantan Wakil Ketua DPRD Kalsel tersebut.<br /><br />"Untuk itu, aparat penegak hukum hendaknya jangan ‘pandang bulu’ (pilih kasih) dalam menegakkan hukum," demikian Sofwat Hadi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>