Home / Tak Berkategori

Konflik Perkebunan Pemkab Harus Segera Evaluasi

Admin - Jurnalis

Rabu, 18 Mei 2011 - 10:02 WIB

URL berhasil dicopy

Beberapa waktu belakangan, konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan mulai sering terjadi, aksi penolakan terhadap masuknya investasi baru sampai aksi anarkhis terhadap perusahaan yang telah lama beroperasi mau tidak mau meminta ketegasan dari pemerintah daerah. “Saya kira banyak persoalan yang melatarbelakangi terjadinya konflik di lokasi perkebunan kelapa sawit dan tentunya harus ada telaah mendalam,” kata Agus Sutomo, Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar, Minggu (15/5) di Sintang. Ia melihat persoalan konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit ini bukan hanya terjadi di Sintang tetapi juga terjadi hampir di semua daerah yang dimasuki investasi tersebut. “Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan penuh mengeluarkan izin sepertinya hanya ingin ada investasi tanpa memikirkan persoalan kemasyarakatan yang ada di wilayah yang dikeluarkan izin,” imbuhnya. Seharusnya kata dia, ketika kewenangan penuh perizinan ada di pemerintah daerah, mestinya ada semacam formulasi kebijakan yang dibuat agar investasi yang masuk bisa benar-benar menyejahterakan masyarakat. “Alih-alih menyejahterakan, pemerintah daerah hanya bisa berbangga dengan deretan izin yang telah dikeluarkannya sebagai bukti kalau daerahnya mampu mengundang investasi masuk,” jelasnya. Padahal kata dia hakekat memasukkan investasi yang diharapkan oleh pemerintah daerah mestinya benar-benar ditujukan untuk kesejehateraan masyarakat bukan menyengsarakan. “Jangan pernah berlindung dibalik investasi karena ketidakmampuan memenuhi infrastruktur dasar seperti jalan untuk masyarakat, karena itu tugas pemerintah bukan investor,” imbuhnya. Menjadi alasan klasik dari pemerintah kalau investasi perkebunan itu mampu membuka keterisolasian daerah, padahal menurutnya itu adalah bentuk dari ketidakmampuan pemerintah daerah mengatasi masalah infrastruktur. “Kalau infrastruktur dasar terpenuhi, jalan juga bagus, saya yakin tanpa perkebunan kelapa sawit pun kesejahteraan masyarakat bisa tercapai,” kata dia. Apalagi kata dia alasan investasi perkebunan kelapa sawit bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih perlu dibuktikan dengan penelitian yang mendalam. “Coba perlihatkan ke kami masyarakat lokal mana yang sejahtera dengan masuknya sawit, berapa banyak jumlahnya, berapa besar kontribusinya untuk pembangunan daerah, buktinya perusahaan yang eksisting saja tidak menjamin bahwa konflik tidak ada dan kesejahteraan masyarakat setempat tercapai,” ujarnya. Munculnya konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit belakangan menurut Tomo mau tidak mau harus ada evaluasi menyeluruh dari pemerintah daerah terkait kebijakan yang telah dibuat. “Kalau masyarakat menolak jangan dipaksa, perusahaan yang bekerja tidak berdasarkan aturan segera cabut izinnya, intinya pengawasan ditingkatkan, jangan sampai masuknya investasi hanya menyengsarakan rakyat,” pungkasnya. (phs)