Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kubu Raya sedang melakukan proyek percontohan program pengembangan sistem pembangunan partisipatif (PSPP) yang akan dijabarkan ke setiap desa atau kecamatan. <p style="text-align: justify;">"Program ini kita laksanakan untuk meningkatkan peran warga, terutama kelompok miskin dan perempuan dalam berusaha. Kecamatan Teluk Pakedai, Kubu dan Batu Ampar punya potensi melakukannya," kata Kepala BPMPD Kabupaten Kubu Raya Saini Umar di Sungai Raya, Minggu.<br /><br />Menurut dia, untuk menjalankan program tersebut pihaknya akan mensinergikan sistem yang ada melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan.<br /><br />Menurut dia, PNPM mandiri partisipatif tahun 2011 akan disalurkan secara bergelombang. Pemerintah harus selaras supaya pengelolaan PNPM Mandiri dikelola transparan. Mulai dana APBD Kubu Raya hingga APBN di pusat.<br /><br />"Misalnya usaha simpan pinjam dan kegiatan lain bersifat produktif," ujarnya.<br /><br />Dia memaparkan PNPM Mandiri Pedesaan pada tahun 2011 sudah memasuki tahap pengintregasian dan perencanaan secara regular, yang biasanya dilakukan melalui Musrenbang.<br /><br />"Makanya di Kubu Raya merupakan satu-satunya kabupaten di Kalbar sebagai alokasi percontohan (pilot project) pengembangan perencanaan partisipatif," katanya.<br /><br />Ia mengatakan, upaya memperkenalkan program PNPM secara umum dan menyatukan persepsi antara pelaku perencanaan di tingkat legislasi DPRD dan eksekutif (SKPD) merupakan suatu keharusan agar program yang dijalankan bisa diawasi bersama.<br /><br />Di tempat terpisah, Ketua Komisi A, Asmarahadi mengatakan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan salah satu program nasional dari pemerintah pusat dan dilaksanakan sampai ke tingkat daerah. Dampaknya sendiri selama ini sangat positif sesuai visi dan misi untuk mensejahtarakan masyarakat.<br /><br />"Namun ke depannya kita minta program ini tepat sasaran," kata Asmarahadi.<br /><br />Program tersebut di antaranya program simpan pinjam bagi perempuan. Dalam hal ini kegiatan partisipatifnya berupa bentuk kerajinan usaha, tangan hingga usaha rumah tangga, sedang pemerintah memberikan bantuan permodalan.<br /><br />"Dengan demikian kalau berkembang akan melahirkan efek dominonya. Seperti mampu merekrut tenaga kerja di sekitar daerah usaha. Tentunya dengan cara keterlibatan masyarakat secara massal berdampak terhadap pengentasan masalah pengangguran," katanya.<br /><br />Meski demikian, bukan berarti lembaga DPRD tidak melakukan pengawasan secara terpadu. Sebagai lembaga kontrol, pihaknya tetap melaksanakan secara terpadu sesuai fungsi dari kelembagaan. "Kita akan pantau terus," tuturnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
