Lemhanas Dengar Pendapat Terkait Masalah Perbatasan Kalbar

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Pontianak, Selasa, melakukan dengar pendapat dengan Muspida Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), bupati, camat dan tokoh masyarakat perbatasan terkait masalah perbatasan di provinsi itu. <p style="text-align: justify;">"Kami melakukan dengar pendapat ini untuk dijadikan bahan oleh tim survei dan pengkaji Lemhanas dibidang sosial budaya dan ekonomi," kata Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji.<br /><br />Tim survei dan pengkaji dari Lemhanas akan turun ke perbatasan terutama di lima kabupaten perbatasan dengan Malaysia, yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu selama empat hari mulai hari ini, katanya.<br /><br />"Hasil survei dan kajian di lapangan akan dirumuskan dan dilaporkan langsung ke Presiden RI untuk ditindaklanjuti," ujarnya.<br /><br />Dalam kesmepatan itu, semua permasalahan yang telah disampaikan oleh bupati, camat dan tokoh masyarakat perbatasan Kalbar, Gubernur Lemhanas menyatakan akan dikaji secara mendalam.<br /><br />Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya menyambut baik, kunjungan Gubernur Lemhanas beserta rombongan untuk melihat secara langsung permasalahan-permasalahan di kawasan perbatasan, meskipun kunjungan pejabat negara sudah sering dan bukan kali ini saja.<br /><br />Dalam kesempatan itu, Wagub Kalbar kembali mengutip ungkapan warga perbatasan bahwa hanya "malaikat" saja yang belum pernah mengunjungi kawasan itu.<br /><br />"Karena pejabat, menteri, bahkan Presiden sudah, tetapi mereka merasa nasib dan hidup belum pernah berubah," ujarnya.<br /><br />Dia berharap, kunjungan pejabat negara tidak hanya seremonial saja melainkan bisa mencari benang merah dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan yang begitu komplek, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang masih jauh tertinggal dan pelayanan kebutuhan dasar lainnya.<br /><br />"Kami tidak ingin, apa yang disampaikan masyarakat terkait permasalahan perbatasan hanya sekedar menjadi kajian-kajian semata, tetapi cari jalan keluarnya untuk kemajuan masyarakat perbatasan," kata Christiandy Sanjaya.<br /><br />Dalam dengar pendapat itu, Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana mengatakan, sekitar 200 anak daerah perbatasan di kabupaten itu memilih bersekolah di Malaysia untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan alasan gratis dan sarana lengkap.<br /><br />Saat masyarakat yang menyekolahkan anaknya di Malaysia dimintai alasannya, menurut Wakil Bupati Kapuas Hulu, mereka pada umumnya menjawab, informasi tentang pemerintah Indonesia telah menggratiskan biaya sekolah hanya ada di televisi-televisi saja, sedang di lapangan tidak ada.<br /><br />Menurut Wakil Bupati Kapuas Hulu, tidak hanya masalah pendidikan, masyarakat perbatasan dalam masalah kesehatan juga cenderung memilih untuk berobat ke Malaysia dengan alasan lebih murah, cepat dan pelayanannya memuaskan.<br /><br />"Bayangkan cukup hanya membayar 1 Ringgit Malaysia masyarakat kita sudah bisa menikmati pelayanan kesehatan yang memadai, bahkan bisa sampai dilakukan operasi dengan uang sebesar itu," ujarnya.<br /><br />Sementara kalau harus berobat ke kota kabupaten butuh perjalanan panjang untuk menempuh jarak sekitar 200 kilometer.<br /><br />"Bahkan bisa ditempuh dua hari dua malam kalau musim penghujan karena sebagai besar jalan sepanjang 200 kilometer itu belum beraspal," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>