Perkebunan kelapa sawit satu sisi menjanjikan kesejahteraan meskipun hal itu masih perlu diuji dan dikaji mendalam tetapi disisi lain juga meninggalkan cerita nestapa bagi kelestarian lingkungan. <p style="text-align: justify;">“Bukan hanya masyarakat di sekitar kebun saja yang bakal merasakan dampak kurang baik dari perkebunan itu, masyarakat di hilir yang jauh dari kebun bakal ikut merasakannya,” kata Agus Sutomo, Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalbar, pada kalimantan-news baru-baru ini.<br /><br />Ia mengatakan, pembukaan kebun saja paling tidak sudah berkontribusi pada berkurangnya kawasan hutan atau kawasan berhutan yang selama ini menjadi penyangga untuk pemenuhan air dan udara bersih.<br /><br />“Apalagi jika pembukaan kebun dengan cara dibakar atau yang sering dijadikan alasan tidak sengaja terbakar, tingkat emisi yang berpengaruh pada iklim global akan semakin besar,” jelasnya.<br /><br />Selain itu lahan terbuka dalam beberapa tahun hingga tajuk pohon bisa menutupi permukaan tanah juga berpotensi mengakibatkan pengikisan muka tanah atau erosi sehingga akhirnya berdampak pada pendangkalan atau sedimentasi alur sungai.<br /><br />“Kalau sudah terjadi sedimentasi, potensi banjir ketika musim penghujan juga besar,” imbuhnya.<br /><br />Menurutnya, pembukaan kebun sawit skala besar juga berdampak pada berkurangnya kawasan tangkapan atau resapan air sehingga bisa berdampak pada melimpahnya air dipermukaan yang berujung pada terjadinya banjir.<br /><br />“Sekarang sudah mulai nampak, banjir kita tidak terkendali lagi, debit air banyak ditambah sedimentasi sehingga muka air banjir semakin tinggi,” ucapnya.<br /><br />Sementara kata dia, jika berkaca pada alasan kesejahteraan masyarakat, mengukurnya jangan hanya dari sisi materi saja, tetapi juga harus berbicara soal keberlanjutan kesejahteraan dan apakah kesehjahteraan yang dimaksudkan itu terdistribusi hingga ke masyarakat yang sebenarnya tidak mendapatkan manfaat langsung dari investasi itu.<br /><br />“Setoran ke kas daerah saja tidak ada, belum lagi bagi hasil SDA dari pusat yang juga tidak diketahui sebesar apa kontribusinya, justru masyarakat di hilir sungai yang jauh dari investasi itu yang akan ikut merasakan dampak dari masuknya perkebunan tersebut,” tukasnya. <br /><br />Jika benar-benar membawa kesejahteraan, ia bertanya bisakah pemerintah daerah yang memiliki kewenangan besar mengeluarkan izin menunjukkan masyarakatnya yang mana yang benar-benar sejahtera karena sawit.<br /><br />“Saya kira hanya seedikit saja dan itupun kalau ada, artinya jargon kesejahteraan itu hanya jadi ilusi padahal harga yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan itu akan lebih besar dari nilai kesejahteraan yang ditawarkan investasi sawit ini,” pungkasnya. <strong>(phs)</strong></p>
