Dua kubu pro dan kontra program transmigrasi dan kawasan pangan dari Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat. <p style="text-align: justify;">"Kami mendengar masyarakat yang menolak program itu hari ini akan datang ke Disnakertrans Kalbar untuk menyatakan sikap, mengetahui hal tersebut, kami selaku masyarakat yang mendukung program itu juga ikut turun karena kami tidak ingin program itu sampai dibatalkan," kata Hori, masyarakat Dusun Teluk Mastura, Desa Batu Ampar, yang mendukung program transmigrasi dan kawasan pangan tersebut di Pontianak, Selasa.<br /><br />Dia menyatakan, masyarakat yang pro terhadap program transmigrasi dan kawasan pangan di Desa Batu Ampar tersebut jumlahnya kalah banyak dibanding masyarakat yang kontra terhadap program itu, saat menyampaikan aspirasinya di Kantor Dinsosnakertrans Kalbar.<br /><br />"Jumlah kami memang kalah banyak, kami hanya berempat, sebenarnya masyarakat lain banyak yang mau ikut, tapi karena tidak adanya dana, makanya kami hanya berempat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat lainnya. Beda dengan masyarakat yang kontra terhadap program itu, mereka datang dengan jumlah yang banyak karena mereka dibiayai oleh PT FSL selaku perusahaan yang berkepentingan di lahan yang akan dicanangkan untuk dua program itu," katanya menjelaskan.<br /><br />Dia bersama masyarakat yang berada di Dusun Padu Empat dan Dusun Teluk Mastura justru menolak keras kalau lahan mereka harus digabungkan dengan PT FSL.<br /><br />Dan, kata dia, dirinya telah menyatakan sikap untuk mendukung penuh adanya program kawasan pangan dan transmigrasi.<br /><br />Hori menilai, saat ini pihak PT FSL sudah banyak menyerobot lahan masyarakat yang sudah belum tentu ingin bergabung dengan perusahaan kelapa sawit.<br /><br />Dia menjelaskan, apabila kondisi itu dibiarkan dan tidak mendapatkan reaksi dari Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi, masyarakat Batu Ampar pasti akan merasa ketakutan dan dirugikan apabila lahan mereka sudah di Hak Guna Usaha oleh PT FSL.<br /><br />Karena, menurutnya, apabila lahan mereka sudah di HGU kan oleh PT FSL, maka masyarakat akan kesulitan mengolah lahan mereka sendiri.<br /><br />"Untuk itu, kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya agar secepatnya menyelesaikan masalah ini, karena apabila masalah ini tidak secepatnya diselesaikan, maka akan menimbulkan benturan diantara masyarakat," katanya.<br /><br />Sementara itu, Aliansyah, salah seorang masyarakat yang menolak program transmigrasi tersebut menyatakan bahwa masyarakat di sana justru menolak program kawasan pangan dan transmigrasi yang akan dicanangkan Pemkab Kubu Raya karena belum tentu ada hasilnya.<br /><br />Sedangkan, kata dia, lahan mereka sudah bergabung dengan lahan PT Fajar Saudara Lestari yang hasilnya sudah jelas bagi hasilnya yaitu 70:30.<br /><br />Sejauh ini, ujar dia, setelah menjadi mitra masyarakat sudah mendapatkan banyak hasil. Untuk itu masyarakat yang tergabung sebagai mitra perusahaan dengan tegas menolak dibukanya daerah transmigrasi di daerah itu.<br /><br />"Karena masyarakat beranggapan, belum mendapatkan kesejahteraan. Namun kami kesalkan pemerintah Kubu Raya justru ingin menyejahterakan masyarakat dari luar melalui program transmigrasi, makanya kami menilai, kebijakan bupati tersebut mengandung unsur kepentingan tertentu,"katanya.<br /><br />Sebagai tokoh masyarakat di sana, dia juga mendukung dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh PT FSL, karena masyarakat merasa perusahaan itu sudah banyak melakukan perubahan terhadap perekonomian masyarakat.<br /><br />"Masyarakat khawatir, dengan masuknya warga transmigrasi, maka lahan milik masyarakat sebagai tempat untuk mencari nafkah akan berkurang bahkan hilang. Kita juga menyesalkan, pihak pemkab Kubu Raya tidak pernah datang kemari, karena kami yakin mereka takut kami demo, karena kami yakin mereka juga tahu, karena masyarakat disini menolak dibukanya lahan transmigrasi itu,"kata Aliansyah.<br /><br />Dia juga mengatakan, masyarakat akan mendukung program kawasan pangan di Desa Batu Ampar, apa bila program tersebut tidak tumpang tindih dengan PT. FSL.<br /><br />"Kami mendesak kepada bupati atau Kemenakertrans agar mencabut rencana program transmigrasi. Karena jika sampai hal itu masih dilakukan maka, kami siap untuk menolaknya,"tuturnya.<br /><br />Sementara itu, Jakuri Suni, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat mengatakan pada intinya menyambut baik dukungan maupun penolakan yang dilakukan masyarakat Desa Batu Ampat terhadap pembangunan kawasan transmigrasi di desa mereka.<br /><br />"Kita akan mencoba menelaah aspirasi yang disampaikan masyarakat ini, bahkan bila perlu kita sampaikan masalah ini kepada peemrintah pusat. Kalau memang, lahan di sana bermasalah, tentu bisa dipindahkan ke lahan lainnya," tuturnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
