Polemik dana perbatasan kian meruncing. Bahkan, Masyarakat Ketungau Menggungat (MKM) secara tegas menolak dana perbatasan dibagi-bagi dengan daerah lain. Mereka mengancam, bila dana tersebut tak dugunakan sesuai peruntukannya, demo yang lebih besar akan dilakukan lagi. <p style="text-align: justify;">“Kami tak mau dana Rp 19.8 Milyar dibagi-bagi. Kalau dana tersebut peruntukannya untuk kawasan perbatasan, hendaknya digunakan untuk membangun kawasan perbatasan. Jangan lagi di oper-oper,” pinta Ensudin.<br /><br />Ia mengatakan, setelah pihaknya menghadap Gubernur Kalbar, permasalahan mengenai dana perbatasan sudah sangat jelas. Ia mengklaim kalau pihaknya sudah memiliki bukti kalau dana tersebut peruntukannya untuk perbatasan.<br /><br />“Oleh karena itu, bila Bupati tak mampu mengelola dana perbatasan dengan baik sehingga menimbulkan polemik seperti ini , kami sarankan Bupati lebih baik mundur. Kami tak mau Bupati merusak citranya sehingga membuat kalangan tertentu tak dipercaya lagi,” tegasnya.<br /><br />Ia menilai, dengan kondisi pembangunan perbatasan yang tak mengalami perkembangan yang lebih baik tiap tahunnya, ada kesan kalau perbatasan kerap di umbar hanya untuk mendapatkan anggaran saja.<br /><br />“Ketika hendak menjolok dana pusat, perbatasan selalu saja dijual. Namun, ketika dana tersebut turun, kita malah ditinggalkan. Kami tak ingin terus menerus di bohongi seperti ini. Kalau memang anggaran dari pusat untuk perbatasan, kami tak terima kalau dibagi-bagi,” tegasnya.<strong>(phs)</strong></p>
