SINTANG,KN—Pemecahan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran menjadi dua dinas di lingkungan Pemkab Sintang, dinilai belum tepat. Bukan karena tidak penting, melainkan minimnya dukungan anggaran yang dimiliki pemerintah. Sementara, kebutuhan lain seperti infrastruktur masih sangat membutuhkan anggaran.
Alasan itulah yang menjadi penyebab DPRD Kabupaten Sintang belum menerima usulan Pemkab Sintang untuk membentuk atau memecah OPD yang ada, termasuk Satpol PP dan Damkar.
“Waktu Pemkab mengusulkan, kita pertanyakan kepada OPD pengusul. Satpol PP sendiri dan Damkar sendiri, kita mempertanyakan kepada OPD pengusul, apakah ini sifatnya urgen atau perintah UU yang wajib. Ternyata ini barang tidak wajib sifatnya. Apalagi di kalbar belum ada dinas Damkar. Masih menginduk atau sub bagian,” kata Anggota DPRD Sintang, Nikodemus.
Legislator Partai Hanura ini memandang, anggaran Pemda Sintang sangat terbatas. Anggaran untuk belanja modal saja untuk infrastruktur jalan jembatan dan bangunan hanya Rp 175 miliar. “Kami melihat bahwa pemecahan atau pembentukan OPD baru ini belum penting, bukan tidak penting. Ini perlu, tapi masih bisa ditunda,”jelasnya.
Oleh karena itu, DPRD menyarankan agar pembentukan OPD baru ditunda. Sebaiknya, jumlah OPD yang ada saat ini cukup banyak. Perlu dirampingkan.
“Oleh karena itu saran kita, bukan bentuk OPD baru kalaupun ada anggaran kita tambah angngarannya supaya mereka bisa maksimal bekerja. DPRD sangat mengerti, tapi kalau angaran tidak ada mana bisa kita maksa. Mengapa kita belum menyetujui damkar jadi dinas, karena anggaran terbatas. Intinya belum saatnya,” kata Niko.
