SINTANG, KN – Tokoh pemuda Dayak Kalimantan Barat, Panglima Asap Andreas, bersama rekan-rekannya dari berbagai komunitas adat dan organisasi kepemudaan, menyuarakan seruan keras kepada pemerintah pusat untuk segera mencabut berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat Kalimantan.
Dalam sebuah pernyataan tegas yang disampaikan dalam forum pemuda adat di pedalaman Kalimantan Barat, Panglima Asap Andreas menegaskan bahwa perjuangan masyarakat Kalimantan belum selesai. Ia menyoroti ketimpangan pembangunan dan pengabaian hak-hak masyarakat adat yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Kami akan terus berjuang sampai Kalimantan mendapatkan keadilan di tanah air kami sendiri. Tanah ini milik kami, dan selama ini hak kami dirampas atas nama pembangunan yang tak pernah benar-benar kami rasakan,” ujar Andreas dalam pidatonya.
Menurut Andreas dan rekan-rekannya, berbagai kebijakan pemerintah pusat, mulai dari penetapan status kawasan hutan, perampasan tanah adat, hingga eksploitasi sumber daya alam, selama ini lebih menguntungkan pihak luar ketimbang masyarakat lokal. Mereka juga menyayangkan minimnya pengakuan terhadap hak kepemilikan masyarakat adat atas wilayah leluhur mereka.
“Seluruh kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat Kalimantan, khususnya dalam penetapan status hutan, kepemilikan lahan, hingga distribusi sumber daya, wajib dicabut. Kami menuntut pengakuan dan keadilan. Ini bukan sekadar soal pembangunan, ini soal martabat dan hak hidup kami,” tambahnya.
Andreas juga menyampaikan harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar memimpin Indonesia dengan menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Kalimantan yang selama ini merasa tertinggal.
“Kami dengan tegas meminta kepada Presiden dan Wakil Presiden — Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming — untuk hadir memimpin bangsa ini dengan adil. Sampai hari ini, Kalimantan masih jauh dari kata maju. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, pendidikan, layanan kesehatan, ekonomi, politik, dan sosial belum berkembang merata,” kata Andreas dengan penuh semangat.
Seruan ini disambut antusias oleh para pemuda dan tokoh adat yang hadir dalam acara tersebut. Mereka berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Kalimantan melalui jalur damai dan konstitusional, namun tetap konsisten dan tidak mundur dari tekanan.
“Ini bukan tentang melawan negara, tapi memperjuangkan hak sebagai warga negara. Kami ingin pemerintah melihat Kalimantan bukan sekadar lumbung sumber daya, tapi juga rumah bagi jutaan rakyat Indonesia yang punya hak untuk hidup sejahtera,” tutup Andreas.
