Pelaksanaan Program Jampersal Di Pertanyakan

oleh

Program pelayanan kesehatan gratis khususnya bagi ibu hamil sampai proses persalinan dan nifas Jampersal di pertanyakan para petugas kesehatan khususnya bidan yang ditempat di sejumlah poskesdes di Nanga Tebidah. Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Puskesmas Nanga Tebidah Kayan Hulu saat dihubungi kalimantan-news, Sabtu (28/05/2011). <p style="text-align: justify;">“Hari ini ada empat bidan desa yang mendatangi saya dan mempertanyakan tentang program Jampersal itu,”katanya.<br /><br />Kegelisahan para bidan yang ditempatkan di sejumlah poskesdes tersebut dikatakanya karena hingga saat ini biaya persalinan gratis yang bisa diklaim dari Jamkesmas dan Jamkesda sejak tahun 2010 belum juga dibayarkan. Atas dasar hal inilah, menurutnya para bidan desa tersebut mempertanyakan bagaimana sebenarnya program Jampesrsal tersebut.<br /><br />Dikatakan Yustandi, pihak dinas kesehatan memang telah melakukan sosialisasi Jampersal ke puskesmas tempatnya bertugas. Namun hingga kini memang pihak puskesmas belum mendapatkan penjelaskan mekanisme jelasnya. Jika alasan dinas kesehatan sebagaimana dilansir di media ini sebelumnya sosialisasi Jampersal terkendala oleh kelengkapan aturan maka menurutnya hal itu tidak masuk akal. Sebab dirinya telah mendapatkan aturan jelas tentang prosedur dan pelaksanana Jampersal melalui browsing di internet.<br /><br />“Hanya saja, para bidan itu khawatir lalu nanti proses pencairanya lama seperti Jamkesmas dan Jamkesda. Soalnya pernah juga kita klaim Jamkesda ke Askes, ternyata pihak akses mengatakan dana telah habis,”jelasnya.<br /><br />Sementara untuk memberikan pelayanan secara gratis atau cuma-cuma kepada masyarakat khususnya ibu hamil dan persalinannya tidak mungkin juga. Sebab dalam proses menolong persalinan tetap diperlukan biaya operasional. Minimal untuk pemberian obat-obatan dan tindakan lain saat proses persalinan yang harus dilakukan oleh bidan penolong.<br /><br />“Kami berharap pada bulan Juni mendatang Jampersal sudah benar-benar dilaksanakan. Kalaupun  berlaku mundur atau surut, maka harus ada jaminan bahwa tenaga kesehatan yang melakukan pertolongan saat proses persalinan bisa melakukan klaim langsung. Jika tidak, maka saya sebagai akan sampaikan kepada para bidan desa yang ada di poskesdes untuk tidak memberikan pelayanan secara gratis alias memungut biaya,”jelasnya bernada keras.<br /><br />Yustandi juga mengaku heran dengan pernyataan bupati Sintang Milton Crosby yang pernah ditulis di sejumlah media local yang menyatakan bahwa pelaksanan Jampersal di Sintang dipending terlebih dahulu. Hal ini menurutnya bertentangan dengan surat edaran menteri kesehatan yang menetapkan bahwa Jampersal harus dilaksanakan per 1 Januari 2011 ini.<br /><br />Namun menurutnya jika kemudian pihak pemerintah daerah dalam hal ini dinas kesehatan memutuskan pelaksanaan klaim Jampersal bisa dilaksanakan lebih cepat, dirinya mengatakan pula bahwa para bidan desa harus bersedia mengembalikan biaya yang telah dipungut dari pemerintah.<br /><br />“Kita berharap masalah Jampersal ini segera di perjelas, karena ini juga menjadi persoalan dan kegamangan para petugas kesehatan di desa dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya persalinan.  Apakah harus memungut biaya atau cukup dengan klaim saja,”pungkasnya. <strong>(phs)</strong></p>