MELAWI – Dari 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi kepada DPRD Melawi melalui sidang pekan lalu, satu diantaranya ditarik kembali. Yakni raperda tentang Raperda tentang kegiatan pembangunan tahun jamak atau multiyears kabupaten Melawi tahun 2019-2020.
Anggota Badan Legislati DPRD melawi, Kartika Sari Astuti mengatakan, pada saat pembahasan kemarin dijelaskan oleh pihak eksekutif, bahwa Raperda tentang kegiatan pembangunan tahun jamak atau multiyears kabupaten Melawi tahun 2019-2020 ditarik kembali. Alasannya karena dengan berjalanan pengusulan raperda tersebut ke legislatif, ternyata untuk tiga jembatan tersebut akan dibantu oleh Gubernur.
“Alhamdulillah untuk Raperda Multiyears tiga jembatan yakni Jembatan Melawi II, Jembatan Sungai Pinoh II dan Jembatan Keberak, pembangunannya akan dibantu Gubernur Kalbar melalui dana DAK. itu sesuai yang dijelaskan pihak eksekutif pada saat pembahasan Raperda,” ungkap wanita yang akrab disapa Tuti tersebut, Selasa (4/12) di kantor DPRD Melawi.
Lebih lanjut Tuti mengatakan, apa yang terjadi tersebut sesuai dengan yang diinginkan fraksi Pan dulunya, yakni mengajak untuk datang ke pemerintah pusat untuk menjolok anggaran untuk pembangunan tiga jembatan tersebut. Dengan begitu, tidak mengorbankan kepentingan yang lain, karena membangun tiga jembatan itu membutuhkan banyak anggaran.
“Jadi Alhamdulillah saya secara pribadi sangat senang. Ternyata apa yang saya cita-citakan tercapai, dan ini tentunya juga keran perjuangan pemerintah. Jadi insya Allah jembatan tersebut akan dibangun dengan bantuan dana DAK,” ucapnya.
Dengan ditariknya Raperda multiyears tersebut, maka tersisa 3 Raperda lagi. Yakni Raperda tentang pajak sarang burung walet, yakni terkait retribusinya. Raperda ini pernah diusulkan pada tahun 2017, namun pada saat itu tidak ditolak, tetapi ditunda.
“Raperda yang diterima pada tahun 2017 itu yakni Raperda penataan budidaya sarang burung walet. Karena banyaknya keluhan masyarakat terkait gangguan akibat sarang burjng walet tadi. Nah, yang usulkan ini tentang retribusinya. Cuma kami tanya bagaimana mekanisme penarikannya itu, nanti diatur melalui Perbup. Kami juga sudah menyampaikan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya Oknum menarik sekian banyak, namun yang disetorkan hanya sekian itu yang tidak kita inginkan. Tapi alhamdulilah, tidak ada perubahan, ini akan kami sampaikan kepada fraksi nanti. Masalah terima atau tidak terima terkait Raperda ini, tergantung freaksi masing-masing yang pasti kita sudah bahas itu,” jelasnya.
Selanjutnya, kata Tuti, Raperda tentang pola tarif jasa pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kabupaten Melawi. Ini tidak menjadi persoalan ddan raperda ini yang sudah kita tunggu-tunggu untuk kepentingan seluruh masyarakat Melawi. karena tipe RSUD Melawi ini sudah C, dan alat-alat kesehatan itu sangat banyak.
“Namun alat-alat kesehatan itu tidak dapat digunakan kalau tidak ada payung hukumnya, misalnya seperti alat scan, alat cuci darah. Terutama terkait operasional alat-alat tersebut sangat besar, dan membutuhkan biaya. Maka setiap kali digunakan harus menarik dari masyarakat, maka harus ada payung hukumnya. Ini sudah dikaji melalui kajian hukum oleh pihak ke tiga yang pernah mengkaji RSUD Sintang. Jadi sudah terinci dan detail terkait tarif-tarifnya yang dibawah Sintang dan Sekadau,” ungkapnya.
Tuti berharap raperda tersebut nantinya bisa berjalan dengan baik. Sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal lagi. “Bahkan, direktur RSUD nya berjanji kalau ini berjalan dengan baik, nanti tiudak menutup kemungkinan RSUD ini bisa mandiri tidak membebani Pemkab,” paparnya.
Kemudian, lanjutnya, Raperda selanjutnya yakni Raperda tentang tarif retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit pratama di Kabupaten Melawi. ini untuk mengoperasionalkan RSUD Pratama tersebut harus ada Perdanya.
“Namun memang sebelumnya penempatannya menimbulkan pro dan kontra. Keinginan masyarakat Sokan, Kota Baru, Sayan dan Tanah Pinoh Barat, mintanya di kota baru. Tapi itu sudah lewat, dan ini sudah jadi. Maka dengan adanya payung hukum ini nantinya RSUD bisa dimanfaatkan di Belimbing. Dengan catatan Insya Allah kalau nantinya ada bantuan pembangunan rumah sakit lagi, akan dibangun di kota baru. Karena jumlah penduduk disana lebih besar dari Belimbing, namun mungkin karena adanya pertimbangan politis,” paparnya. (Ed/KN)
