Pemerintah provinsi di seluruh Indonesia diminta untuk membiayai penyuluh lapangan keluarga berencana demi memaksimalkan sosialisasi KB di negara ini. <p style="text-align: justify;">Pemerintah provinsi di seluruh Indonesia diminta untuk membiayai penyuluh lapangan keluarga berencana demi memaksimalkan sosialisasi KB di negara ini.<br /><br />Ketua Umum Koalisi Kependudukan Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Dr Sony Harri B Harmadi di Mamuju, Rabu mengatakan, bangsa ini masih kekurangan penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) karena jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di negara ini.<br /><br />Ia mengatakan, jumlah PLKB dibangsa ini sekitar 22.000 orang jumlah tersebut masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah desa yang ada sekitar 75000 desa tersebar di 33 Provinsi di wilayah Indonesia.<br /><br />"Kondisi minimnya tenaga PLKB yang tidak sebanding dengan jumlah desa itu sangat memprihatinkan karena membuat tidak maksimalnya sosialisasi program KB untuk menekan angka pertumbuhan dinegara ini, khususnya masyarakat di desa,"katanya.<br /><br />Sehingga kata dia, masih banyak masyarakat dinegara yang berpenduduk sekitar 237 juta jiwa ini yang tidak mengikuti program KB khususnya masyarakat yang ada ditingkat desa.<br /><br />Oleh karena itu ia meminta agar pemerintah di daerah dapat membantu memperbanyak PLKB dengan membiayai pengadaannya melalui anggaran APBD karena keberadaan PLKB sangat dibutuhkan dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk di negara ini.<br /><br />"Pemerintah harus membiayai pengadaan penyuluh KB yang ada di daerah agar jumlahnya dapat ditingkatkan paling tidak jumlahnya bertambah dan sehingga Menurut dia, laju pertumbuhan di negara ini perlu di tekan karena rata rata pertumbuhan penduduk setiap tahun mencapai 4,5 juta jiwa pertahun, atau dalam sehari terdapat angka kelahiran sekitar 13.000 jiwa.<br /><br />"Laju pertumbuhan penduduk harus ditekan agar negara tidak semakin sulit mengatur dalam memenuhi kebutuhan seperti sandang pangan dan papan serta energi dan lainnya agar masyarakat juga tidak serba kekurangan dan hidup dibawah garis kemiskinan," katanya.(Eka/Ant)</p>
