SINTANG, KN – Pemerintah diminta untuk mencarikan solusi terkait konfilik yang kerap terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan melalui jalur lain selain jalur hukum.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri. Bukan tanpa alasan, mengingat katanya konflik yang terjadi di Kalimantan Barat secara umum, khususnya di Kabupaten Sintang boleh dikatakan hampir 90 persen kasus yang ada itu masalah investasi perusahaan perkebunan.
“Nah untuk itu pemerintah harus mencari solusi, penyelesaian investasi itu tidak hanya mesti jalur hukum. Tapi ada satu jalur lain, jalur musyawarah. Karena ketika perusahan masuk di salah satu daerah, dia akan melalui proses musyawarah dulu,” ujar Heri Jambri kepada awak media, kemarin.
Jambri menilai bahwa selama ini pihak perusahaan mengunakan kekuasaannya ketika ada konflik dengan masyarakat tempat mereka berinvestasi. Padahal awal-awal investasi perusahaan itu masuk dia meminta tanah dan lain sebagainya dengan baik-baik ke masyarakat.
“Akhirnya setelah dia memiliki tanah ini seakan-akan itu dia yang punya. Akhirnya dia mengunakan kekuasaan. Mengkriminalkan masyarakat saat ada petani di perkebunan kelapa sawit dituduh mencari kelapa sawit, pupuk dan segala macam,” terang Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini.
Maka dari itu, konflik seperti ini jelas Heri Jambri harus dicarikan solusinya, agar pihak perusahaan tidak semena-mena mengkriminalkan masyarakat sekitar.
“Itu yang harus dipikirkan. Nah fungsi daripada TTim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) itu harus betul-betul berperan. Kalau TP3K tidak berjalan akhirnya kepolisian yang ambil penyelesaian. Padahal persoalan yang dihadapi masyarakat dengan pihak perusahaan bisa saja perdata, bisa saja persoalan ingkar janji,” pungkasnya. (pul
