Home / Tak Berkategori

Pemkot dan Kabupaten Perbatasan Poin Besar buat PKR

Admin - Jurnalis

Rabu, 18 Mei 2011 - 10:16 WIB

URL berhasil dicopy

Terbentuknya Pemerintahan Kota (Pemkot) Sintang dan Kabupaten Perbatasan di wilayah Ketungau yang belakangan sering disuarakan masyarakat bisa menjadi indikator percepatan menuju Provinsi Kapuas Raya (PKR). “Artinya geliat pemekaran dengan tujuan utama percepatan pembangunan adalah salah satu poin besar bagi terbentuknya PKR ini, di Sintang ada Pemkot dan Kabupaten Ketungau, di Sanggau juga ada Sekayam, begitu juga Kapuas Hulu ada kawasan yang sudah layak ikut menjadi daerah otonom sendiri,” kata Umar Dhani, Pegiat Sosial di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bendera, Senin (16/5) di Sintang. Ia mengatakan memunculkan wacana pembentukan Pemkot Sintang menjadi instrumen bagus dalam upaya percepatan pembentukan PKR. “Wacana ini sudah tepat, apalagi Sintang direncanakan menjadi ibukota provinsi, sudah selayaknya ibukota provinsi itu adalah pemerintahan otonom berstatus Kota,” jelasnya. Namun yang jadi persoalan kata Umar, kalau Pemkot dan PKR itu adalah isu atau wacana yang diekploitasi untuk kepentingan politik semata maka semua pihak harus mewaspadainya. “Karena Pemkot Sintang dan PKR mestinya menjadi kebutuhan masyarakat Kalbar di wilayah timur,” jelasnya. Bukan justru kepentingan para elit semata kata Umar, apalagi hanya untuk kepentingan bagi-bagi kekuasaan. ”Kalau itu terjadi, maka selama ini kita telah melakukan pembohongan dan pembodohan terhadap masyarakat wilayah timur Kalbar,” imbuhnya. Ia juga mengingatkan pembangunan kawasan perbatasan yang menurutnya merupakan instrumen penting bagi terbentuknya PKR ini apalagi sekarang ribut-ribut. “Yang jadi pertanyaan apakah kita yakin bahwa kita mampu merealisasikan PKR itu,” tanyanya. Sejatinya kata dia harus diakui sukses pembangunan kawasan perbatasan dan sukses terbentuknya Pemkot Sintang adalah poin besar bagi terbentuknya PKR. ”Dan sekali lagi keinginan pemekaran itu mestilah berangkat dari kebutuhan mendesak akan percepatan pembangunan bukan atas dasar keinginan para elit,” pungkasnya. (phs)