TARAKAN, KN – Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Setprov Kaltara, Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., resmi membuka kegiatan Sosialisasi Revitalisasi Pengarusutamaan Gender (PUG), Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-PKG) 2025–2029, serta Penyediaan Data Gender Provinsi Kaltara Tahun 2025. Acara tersebut berlangsung di Ruang Pertemuan Hotel Tarakan Plaza pada Senin (24/11).
Dalam sambutannya, Robby menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kaltara. Ia menegaskan bahwa forum ini merupakan langkah penting dalam memperkuat strategi pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. “Hari ini bukan sekadar pertemuan rutin, tetapi sebuah komitmen nyata untuk memastikan pembangunan Kalimantan Utara tidak meninggalkan siapapun,” ujarnya.
Robby menegaskan bahwa Pemprov Kaltara telah menempatkan Pengarusutamaan Gender sebagai salah satu strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurutnya, penerapan PUG bukan hanya kewajiban administratif, melainkan kebutuhan mendasar agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara setara oleh seluruh masyarakat—baik laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya.
Ia memaparkan bahwa hingga kini masih terdapat sejumlah kesenjangan gender di berbagai sektor. Dalam bidang ekonomi, perempuan masih menghadapi banyak hambatan dalam akses permodalan dan kesempatan berwirausaha. Pada sektor pendidikan, beberapa wilayah masih menunjukkan ketimpangan angka partisipasi. Sementara di bidang kesehatan ibu dan anak, perhatian berkelanjutan masih diperlukan. Selain itu, representasi perempuan dalam ranah politik juga belum mencapai tingkat ideal.
Robby turut menyoroti tantangan internal pemerintah daerah, mulai dari kapasitas perangkat daerah yang belum merata dalam mengintegrasikan perspektif gender, hingga belum optimalnya pemanfaatan data terpilah gender dalam perencanaan dan evaluasi program. “Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan PUG dan ini masih harus terus kita perkuat,” ujarnya.
Melalui penyusunan RAD-PKG 2025–2029, Robby berharap tersusun pedoman yang komprehensif dan operasional untuk mengarahkan implementasi PUG selama lima tahun ke depan. Ia meminta semua perangkat daerah untuk mengikuti proses penyusunan secara penuh, memastikan bahwa setiap data, program, dan strategi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai kesetaraan dan inklusi.
“Tidak ada pembangunan yang benar-benar maju jika masih ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Karena itu, mari kita bangun kolaborasi yang lebih kuat dan menghadirkan prinsip kesetaraan gender di setiap kebijakan pembangunan di Kaltara,” tutupnya. (dkisp)
