TANJUNG SELOR, KN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus Capacity Building Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Kaltara. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (27/11), dan dibuka oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltara, Muhammad Gozali, S.E., M.H.
Rakor turut dihadiri Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Regional Kaltim–Kaltara, Misyar Bonowisanto; Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltara, Seno Indarto; perbankan; serta perwakilan TPAKD dari kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Gozali menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan merumuskan sejumlah kesepakatan strategis untuk memperkuat arah kerja TPAKD ke depan.
“Prinsip utamanya bagaimana TPAKD bisa menjadi instrumen penguatan ketahanan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk 2026, kita ingin lebih fokus pada aksi nyata di kabupaten dan kota,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi program pemerintah dan meningkatkan kapasitas pengelolaan akses keuangan di daerah. Seluruh program TPAKD, tegasnya, harus berlandaskan pada upaya memperluas ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Gozali juga memaparkan adanya penyesuaian struktur kepemimpinan TPAKD yang mulai berlaku pada tahun 2026 guna memperkuat implementasi program.
“Pada 2026, Ketua TPAKD di tingkat provinsi adalah Gubernur, sementara Wakil Ketua dari OJK. Untuk kabupaten/kota, Ketua tetap kepala daerah, Wakil Ketua dari OJK, dengan Sekda sebagai koordinator dan sekretariat berada di bawah Asisten Ekonomi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa peran perbankan sangat krusial dalam pengembangan akses keuangan daerah.
“Akses keuangan identik dengan layanan perbankan. Karena itu, sinergi dengan sektor perbankan harus dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Rakor menghasilkan penekanan pada pentingnya program-program yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat serta pelaku ekonomi di daerah. Seluruh skema perbankan dalam kerangka kerja TPAKD diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kesepakatan kita adalah memperkuat aksi di lapangan. Program perbankan harus diketahui dan mudah diakses oleh masyarakat maupun lembaga ekonomi di wilayah kabupaten dan kota,” ujar Gozali.
Ia memastikan Rakor TPAKD tingkat kabupaten/kota berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Maret 2025, dengan evaluasi rutin setiap tiga bulan untuk memantau kebutuhan dan perkembangan program.
Gozali menutup kegiatan dengan harapan besar bahwa komitmen bersama ini dapat mempercepat inklusi keuangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Kaltara.
“Dengan optimalisasi TPAKD, kita berharap kesejahteraan masyarakat meningkat dan ketahanan ekonomi daerah semakin solid, didukung perbankan melalui perluasan akses keuangan,” pungkasnya. (dkisp)
