Pengusaha Belum DiLibatkan Susun PP Peruntukan Kawasan

oleh

Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan, menyatakan pihaknya belum akan melibatkan pengusaha dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Peruntukan kawasan untuk usaha kebun dan tambang. <p style="text-align: justify;">Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan, menyatakan pihaknya belum akan melibatkan pengusaha dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Peruntukan kawasan untuk usaha kebun dan tambang.<br /><br />PP ini, kata Menhut di Jakarta, Kamis, akan dijadikan acuan terhadap investasi perusahaan perkebunan dan pertambangan di kawasan hutan yang sudah terlanjut ada.<br /><br />Menurutnya, saat ini masih dalam pembahasan internal kehutanan. "Belum perlu dunia usaha dilibatkan karena kita masih bahas internal termasuk soal tipologi penggunaannya," kata menteri usai peringatan hari Kartini di Kementerian Kehutanan.<br /><br />Dia menyebutkan PP ini nantinya bisa menjadi solusi atau jalan tengah atas penyelesaian masalah tata ruang sebagaimana diatur UU No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang dan kebutuhan kawasan kehutanan untuk kegiatan non kehutanan.<br /><br />"Kita cari jalan tengah bagaimana menyelesaikan penggunaan kawasan untuk kebun dan tambang di kawasan hutan yang terjadi sebelum ada UU Tata Ruang atau sebelum disahkannya review tata ruang wilayah terkait," jelas Menhut.<br /><br />Sementara itu, Dirjen Planologi Kehutanan, Bambang Soepijanto, mengatakan, dunia usaha memang belum dilibatkan dalam PP yang mengatur investasi kebun dan tambang yang terlanjur ada di kawasan hutan.<br /><br />Dikatakannya, internal kehutanan akan melihat tipologi penggunaannya.<br /><br />"Nanti akan dilihat lagi tipologinya, seperti ada penggunaan kawasan hutan produksi atau hutan produksi yang bisa di konversi (HPK) sudah terlanjur ditanami kebun kalau bisa mengganti lahan di tempat lain, maka di perbolehkan,"katanya.<br /><br />"Tapi jika investasi itu terlanjur ada di hutan lindung atau kawasan konservasi ya sudah termasuk pelanggaran," tegasnya.<br /><br />Dia menambahkan dalam PP itu juga diatur tidak adanya pemutihan atas pelanggaran ruang, terutama kawasan hutan yang dilakukan siapa pun.<br /><br />"Harus ada solusi menyelesaikan persoalan itu. Tapi, yang jelas bukan pemutihan atas pelanggaran kawasan hutan yang dilakukan pengusaha selama ini,"katanya.<br /><br />Berdasarkan data di Kemenhut, ribuan pengusaha perkebunan maupun tambang yang diduga menyalahgunakan kawasan hutan agar mengganti lahan yang disalahgunakan tersebut.(Eka/Ant)</p>