Dibilang Gubernur pembohong, Bupati Sintang Milton Crosby tenang-tenang saja, ia menilai hanya ada salah komunikasi dan informasi terkait masalah anggaran untuk perbatasan ini. <p style="text-align: justify;">“Saya juga tidak menyalahkan beliau karena mungkin hanya dengar sepotong-sepotong sehingga ada yang belum nyambung, yang jelas dia lebih paham aturan, saya minta wartawan juga tidak pleset-plesetkanlah, kan susah nanti,” ujar Milton setengah berseloroh, Jumat (06/05/2011) kepada sejumlah wartawan usai mengikuti kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.<br /><br />Ia kembali menegaskan dana transfer dari pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor Nomor 113/PMK.07/2010 sebesar Rp 15 Miliar dan PMK Nomor 25/PMK.07/2011 sebesar Rp 19,8 Miliar itu peruntukannya tidak hanya untuk perbatasan saja.<br /><br />“Itu dana khusus infrastruktur jalan, beliau (gubernur, red) juga sudah buat surat khusus kalau dana untuk jalan itu tidak boleh diubah ke lain, jadi mungkin ini salah komunikasi saja,” ucapnya.<br /><br />Ia menjelaskan untuk kawasan perbatasan di jalur Ketungau, tahun ini sudah ada Dana Alokasi Khusus (DAK) Perbatasan yang jumlahnya Rp 7 miliar lebih ditambah dana pendamping dari APBD Sintang 10 persen sehingga totalnya Rp 8,024 miliar, ditambah dana dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dibawah pengelolaan Badan Kesbangpol dan Linmas sebesar Rp 4,250 miliar dan juga dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pengembangan Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew) sebesar Rp 3 miliar.<br /><br />“Jadi dana untuk perbatasan itu untuk tahun ini sudah besar, tidak dialihkan ke lain, bahkan dari UPJJ seingta saya juga ada untuk kawasan perbatasan,” jelasnya.<br /><br />Jika dana transfer pusat berdasarkan PMK itu semua diarahkan untuk kawasan perbatasan, tentunya lanjut Milton kecamatan lainnya tidak akan dapat dana apa-apa untuk pembangunannya.<br /><br />“Kalau kecamatan lain tidak dapat, bisa menimbulkan gejolak politik yang tak dapat kita hindari, makanya dana itu dibagi ke sejumlah kecamatan, saya kira itu kesalahan komunikasi saja, saya tidak anggap itu ada persoalan lain,” ucapnya. <br /><br />Sementara soal pemekaran kabupaten baru diwilayah Sintang terutama untuk kawasan perbatasan, ia mengatakan sangat mendukung rencana itu dan tentunya melalui proses yang sudah ditentukan pemerintah.<br /><br />“Wilayah Sintang ini luas dan dengan anggaran yang ada sekarang tidak mampu untuk membangun semuanya dalam waktu singkat dan tentunya sangat memungkinkan untuk dimekarkan, bukan hanya di Ketungau tetapi wilayah Serawai dan Ambalau saya lihat layak dimekarkan jadi kabupaten baru,” pungkasnya. <strong>(phs)</strong></p>
