Putra Daerah Lebih Paham Dengan Kondisi Pedalaman

- Jurnalis

Senin, 1 Oktober 2018 - 19:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MELAWI – Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi, maka direncanakan adanya fit and propert test penambahan calon anggota KPU Kab Melawi. mengingat hal tersebut, maka tokoh muda Melawi, Kiemas Hadi Saputra mewakili masyarakat sejumlah masyarakat Melawi meminta KPU Provinsi maupun KPU RI untuk secara bijak. Terutama dalam hal memberikan kesempatan kepada putra daerah Kabupaten Melawi, agar bisa diberi kesempatan untuk dipilih menjadi Komisioner KPU Melawi periode 2018-2022.

“Bersama ini kami sebagai pemuda dan bagian sah dari masyarakat Melawi meminta kepada KPU Provinsi dan Pusat untuk memperhatikan dengan serius, memberikan kesempatan untuk dipilih menjadi Komisioner KPU Melawi periode 2018-2022. Bagi kami keterlibatan putra daerah juga sangat penting bagi terselenggaranya pemilu yang berkualitas dan demokratis,” ungkapnya, Minggu malam (30/9).

Lebih lanjut Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPC HIPMI Kabupaten Melawi tersebut mengatakan, pentingnya keterlibatan putra daerah mengingat putra daerah sangat memahami kultur, sosiologis dan geografis masyarakat di wilayah Kabupaten Melawi khususnya. Jika bicara sumber daya manusia pun, putra daerah tidak diragukan pula.

“Untuk diketahui, bahwa tiga Komisioner KPU Melawi sekarang sangat minim DNA Melawi, sehingga pemahaman teritorial komisioner terhadap administratif dan kondisi rill wilayah di pedalaman di Kabupaten Melawi layak dipertanyakan. Bahkan dikhawatirkan saat memberikan tuturan di forum, dikhawatirkan tidak nyambung dengan pertanyaan yang berkaitan pada keadaan rill daerah pedalaman,” paparnya.

Untuk itu, Pria yang akrab disapa TO’O itu, demi keselarasan kebijakan penyelenggara Pemilu di daerah dan peningkatan kualitas demokrasi Pemilu serentak 2019. Sangat penting figur-figur yang memahami kondisi rill daerah yang bersangkutan harus diutamakan.

“Ini demi baiknya dalam menangani penyelenggaraan Pemilu kedepan” pungkasnya. (Ed/KN)

Berita Terkait

Kapolres Melawi : Upacara HKN Bukan Formalitas, Tapi Pangkal Disiplin dan Integritas
Penetapan Bupati Barito Utara Masih Tertunda, Ahli Hukum: Jangan Sampai Kepercayaan Publik Terkikis
Penetapan Calon Bupati Terpilih Barito Utara Masih Menunggu Keputusan MK
Bawaslu Barut dan Gakkumdu Putuskan Laporan Dugaan Politik Uang Tidak Terbukti
Pj Bupati Barut Resmi Buka Rekapitulasi Hasil PSU Tindak Lanjut Putusan MKPSU
Shalahudin–Felix Unggul 3.376 Suara dalam Quick Count PSU Pilkada Barito Utara
Pemkab Barito Utara Gelar Rakor Pengawasan dan Pemantauan Pemungutan Suara Ulang PSU 2025
KPU RI: Persiapan PSU Pilkada Barito Utara Sudah Mencapai 99 Persen

Berita Terkait

Senin, 19 Januari 2026 - 21:05 WIB

Kapolres Melawi : Upacara HKN Bukan Formalitas, Tapi Pangkal Disiplin dan Integritas

Kamis, 28 Agustus 2025 - 08:41 WIB

Penetapan Bupati Barito Utara Masih Tertunda, Ahli Hukum: Jangan Sampai Kepercayaan Publik Terkikis

Selasa, 26 Agustus 2025 - 20:07 WIB

Penetapan Calon Bupati Terpilih Barito Utara Masih Menunggu Keputusan MK

Kamis, 21 Agustus 2025 - 14:19 WIB

Bawaslu Barut dan Gakkumdu Putuskan Laporan Dugaan Politik Uang Tidak Terbukti

Sabtu, 9 Agustus 2025 - 18:38 WIB

Pj Bupati Barut Resmi Buka Rekapitulasi Hasil PSU Tindak Lanjut Putusan MKPSU

Berita Terbaru