Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aziz Syamsuddin berpendapat, sistem demokrasi di Indonesia perlu ditata lebih rinci untuk menghindari terciptanya "kerajaan" baru di Indonesia melalui proses pilkada. <p style="text-align: justify;">Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aziz Syamsuddin berpendapat, sistem demokrasi di Indonesia perlu ditata lebih rinci untuk menghindari terciptanya "kerajaan" baru di Indonesia melalui proses pilkada.<br /><br />Saat beraudiensi dengan Ketua DPD RI Irman Gusman di ruang kerja pimpinan DPD Jakarta, Senin, Aziz yang mengemukakan bahwa fenomena klan dalam pilkada yang sudah semakin banyak buktinya di berbagai daerah sebaiknya diatur dalam peraturan perundang-udangan agar bangsa Indonesia tidak mengalami kemunduran.<br /><br />"Dalam pilkada, ada fenomena garis keturunan yang sangat menyolok. Saat ini ada bapak bupati, istrinya gubernur. Jadi rancu semua. Ini harus diperhatikan. Kalau dibiarkan, ini kembali ke zaman dulu bahkan bisa lebih parah, seperti ada klan," ujarnya.<br /><br />Menurut Aziz yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR itu, dengan model berdemokrasi saat ini, maka pihak-pihak yang menguasai sepenuhnya sumber daya adalah keluarga para incumbent itu. Karenanya ketika keluarga besar incumbent bersaing dalam pilkada, maka mereka memiliki peluang yang besar untuk menang lagi.<br /><br />Terkait gagasan itu, Irman Gusman sepakat bahwa hal tersebut memang harus dibahas agar pencalonan keluarga seorang pejabat publik yang diatur secara lebih rinci dalam undang-undang semuanya demi kebaikan demokrasi Indonesia.<br /><br />"Karena kita baru berdemokrasi, memang ini disiasati para kandidat. Tapi ini memang perlu kita perhatikan. Jangan lagi ada setelah menjabat bupati lalu menyalonkan diri sebagai wakil bupati misalnya," ujar Irman.<br /><br />Kedatangan Aziz bersama jajaran pengurus DPP KNPI itu untuk mendengar secara langsung peran dan fungsi DPD dan menawarkan program kerjasama bidang kepemudaan.<br /><br />"Kami harapkan program kepemudaan yang bisa disinergikan dalam rangka penguatan pemuda dan pada akhirnya penguatan DPD. Organisasi KNPI sampai ke tingkat daerah," ujar Aziz.<br /><br />Dalam pertemuan itu, Azis juga mengemukakan bahwa saat ini di masyarakat ada kesan dualisme kepengurusan DPP KNPI. Namun demikian, pemerintah melalui Menpora telah meminta kedua kubu untuk melakukan kongres bersama.<br /><br />"Saat ini (status hukum) masih di Pengadilan Tinggi Jakarta. Dulu melalui Surat Keputusan Menko Kesra Aburizal Bakrie dan Menpora Adiyaksa Dault memberi penunjukan kepengurusan KNPI dibawah Azis. Namun itu digugat oleh teman-teman (kubu Ahmad Dolly Kurnia). Lalu Menpora Andi Mallarangeng menawarkan kongres bersama KNPI pada Oktober 2011 mendatang," papar Azis.<br /><br />Kesepakatan bersama yang diinisiasi oleh Menpora itu telah ditandatangani dirinya bersama Ahmad Dolly Kurnia dan Andi Mallarangeng. Namun, sampai kongres itu terlaksana, Azis menegaskan, kepengurusannya tetap berjalan demikian juga konsolidasi internal.<br /><br />Sementara itu Irman menyarankan agar para pemuda sebaiknya mendapat peran yang lebih luas melalui organisasi kepemudaan.<br /><br />"Kepemudaan itu harus dimaknai dengan berbagai aktivitas dan DPD siap bekerja sama program dengan KNPI," demikian Irman.(Eka/Ant)</p>
