SINTANG, KN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny membeberkan, bahwa tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif merupakan kebutuhan dari masyarakat Kabupaten Sintang.
“Dasar dari usulan Perda inisiatif ini memang mengingat kebutuhan dari masyarakat. Kita ketahui bahwa beberapa waktu inikan banyak konflik yang timbul di masyarakat. Walaupun kita sadar bahwa Perda ini tidak mungkin berlaku surut mengatur ke belakang. Tapi paling tidak bagaimana untuk generasi-generasi yang akan datang,” ujar Florensius Ronny saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Apalagi jelas Ronny ada perusahaan yang habis HGU dan tentu untuk lanjut harus ada perizinan baru. Maka dari itu, dengan munculnya Perda ini diharapkannya dapat memenuhi daripada hadirnya pihak perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat.
“Kemudian peraturan ini dapat menjaga, artinya menjaga investor yang masuk ke Sintang bisa berinvestasi secara baik. Demi cita-cita perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat,” terangnya.
Selain itu, Rony mengatakan, bahwa Kabupaten Sintang salah satu kabupaten yang pesat pertumbuhan ekonomi. Nah di balik pertumbuhan ekonomi itu ada modernisasi-modernisasi yang masuk. Tentu moderenisasi yang masuk itu tidak bisa ditolak.
“Sementara kita juga harus melindungi adat dan budaya kita yang memang begitu kaya supaya dapat kite teruskan untuk anak cucuk kita mendatang. Artinya moderenisasi silahkan masuk, tapi ada Perda yang mengatur atau mengayomi atau melindungi adat dan budaya kita ini, sehingga dapat dinikmati anak cucu kita kelak,” tuturnya.
Politisi Nasdem ini mengatakan, pasti ada dinamika-dinamika yang dihadapi saat pembahasan. Tapi semua dapat teratasi, karena seluruh elemen masyarakat dari segala etnis juga ikut hadir saat pembahasan diskusi publik.
“Saya pikir ini juga jadi suatu Perda yang dapat mengayomi seluruh etnis di Kabupaten Sintang. Karenakita tahu Sintang ini kabupaten yang cukup majemuk segala sub suku ada di sini. Kita yakin Perda yang kita kluarkan nanti akan mampu untuk mengayomi kemajemukan ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui, adapun tiga Raperda inisiatif DPRD Sintang tersebut yakni, Raperda tentang perlindungan dan pelestarian adat dan budaya daerah, rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan usaha perkebunan dan pola kemitraan plasma perkebunan sawit dan rancangan peraturan daerah tentang kabupaten Sintang tentang penetapan tanah adat, mekanisme penerbitan surat pernyataan tanah, surat keterangan tanah dan pemanfaatannya. (pul)
