MELAWI – Demi terlaksananya pemilu yang damai, tentram dan damai, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Melawi menggelar Deklarasi bersama tolak dan lawan politik uang serta politisasi SARA, Rabu (14/2) di Aula Pertemuan salah satu Hotel di Nanga Pinoh. Hadir dalam kegiatan tersebut, pihak Pemerintah Melawi, pihak Polres Melawi, LO Kodim, Anggota KPUMelawi, sejumlah kepala SKPD dan Camat, perwakilan Ormas di Melawi dan para tokoh adat dan agama serta awak media.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Panwaslu Melawi, Erwin Nurjadin, mengucapkan terimakasih atas kesiapan dan kesediaan untuk menolak dan melawan praktik politik uang dan politisasi SARA dalam penyelenggaraan Pilkada. Komitmen dalam deklarasi tersebut menjadi kunci bagi masyarakat menciptakan pemilu yang damai.
“Komitmen bersama ini menjadi kunci bagi kita semua untuk bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye Pilkada,” katanya saat pembukaan deklarasi.
Lebih lanjut Erwin mengatakan, tantangan proses demokrasi semakin lama semakin dinamis. Tantangan tersebut bisa datang dari berbagai pihak dan sangat mungkin emmpengaruhi kualitas pelaksanaan Pilkada yang berintegrasi.
“Bawaslu termasuk kami Panwaslu Kabupaten memiliki komitmen dan tanggungjawab untuk memastikan integritas Pilkada dengan mengajak semua pihak terlibat dalam asfek penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi. Itu adalah bagian yang penting, dimana semua pihak terlibat berkontribusi terhadap tinggi rendahnyakualitas Pilkada,” ujarnya.
Menurutnya, diantara hambatan yang sering terjadi terhadap kualitas Pilkada adalah politik uang dan Politisasi SARA. Politik uang menjadi musuh bersama, praktek karena tindakan tersebutakan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara Politisasi SARA berpotensi menganggu persaudaraan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Politik uang merupakan kerawanan yang terjadi di banyak daerah pada Pilkada sebelumnya. Parakteik bagi-bagi uang ataupun barang dan sembako merupakan contoh khusus maraknya pelanggaran pemilu terkait politik uang,” paparnya.
Ia mengatakan, kerawanan asfek politik identitas didominasi oleh tingginya kerawanan pada indikator substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media. Adanya hubungan kekerabatan angtara calon, dan subtansi materi kampanye berbagai bentuk dan media.
“Oleh karena itu, menghadapi tantangan tersebut, Panwaslu Melawi mengajak semua komponen bangsa khususnya bagi pemangku kepentingan kepemiluan di tanah air Melawi, untuk sama-sama mewujudkan pemilu yang bersih, berkualitas dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa yaitu melalui bersama-sama melakukan deklarasi tolak dan lawan politik uang serta politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang berintegritas,” paparnya.
Melalui deklarasi tersebut, katanya, pihaknya hendak menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa penyelenggaraan Pemilu, Partai Politik, kementerian, lembaga dan seluruh masyarakat Melawi, secara bersungguh-sungguh sepakatdan berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas tanpa praktikpolitik uang dan politisasi SARA. “Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu,”
Ditempat yang sama, Kasdim 1205/Sintang, Mayor Infantri Supriyono. Ini merupakan tugas kita bersama. Mari sukses kan pemilu serentak ini. Tekad kami adalah sukses penyelenggaraan dan sukses keamanan.
Seperti apa yang disampaikan Polri, bahwa Kalbar masik daerah rawan. “Tapi mudah-mudahan tidak terjadi konflik,” ucapnya.
Sementara itu, Kapolres Melawi, AKBP Ahmad Fadlin mengatakann, dirinya ingin menyampaikan beberapa hal terkait politik uang dan politisasi SARA. Provinsi pernah di survey, pada Januari provinsi Kalbar menjadi rengking 3 rawan. “Saat ini Kalbar menjadi rangking satu kerawanan. Ada banyak indikator yang membuat kerawanan tersebut terkait sejarah konflik,” paparnya.
Maka dari itu, deklarasi ini sangat penting bagi kita. Kami Polres melawi perpanjangan tangan dari Polri yang bertanggungjawab menjaga keamanan. Mari sama sama saling menjaga pelaksanaan ini agar damai. Buktikan bahwa kalbar ini dewasa dan pelaksanaan berjalan lancar secara dewasa.
“Dengan adanya deklarasi ini, maka tanggungjawabnya bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada tuhan. Yang paling berbahaya itu adalah politisasi SARA. Hal itu berpotensi menghancurkan pesta demokrasi kita,” katanya.
Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa, secara umum politik uang adalah upaya memengaruhi dalam pemilihan. Apa yang disampaikan panwaslu tadi, tentu ingin pelaksanaan Pilkada ini berjalan aman dan damai.
“Saya heran juga, memang yang agak panas itu di medsos. Pilihan berbeda itu biasa dan pasti, maka jadilah perbedaan itu persatuan bag Kita dan saya berharap siapapu yanv terpilih dan menjadi gubernur itu kita dukung karena itulah Gubernur Kalbar. Jagalah persatuan, karena NKRI itu harga mati,” pungkasnya. (Edi/KN)
