Warga Baras Datangi Polres Sintang

oleh

Puluhan warga Desa Baras Kecamatan Dedai, Senin (9/5) kemarin mendatangi Kepolisian Resort Sintang. Mereka mempertanyakan laporan terkait dugaan manipulasi tanda tangan warga dan perusakan tanam tumbuh yang dilakukan oleh PT WPP. <p style="text-align: justify;">Massa yang datang sekitar pukul 10.00 WIB, diterima langsung oleh Kabag OPS Polres Sintang, Kompol Gani F Siahaan. Hadir pula Kasat Reskrim Polres Sintang, AKP Donny Sardo Lumbantoruan serta sejumlah perwira Polres. Massa dan polisi kemudian beraudiensi di Lobby Polres Sintang.<br /><br />“Aksi yang kita lakukan ini untuk mempertanyakan sejauh mana tindaklanjut dari laporan kami. Karena sampai saat ini belum ada kejelasan,” kata Riky, salah seorang perwakilan warga Baras.<br /><br />Ia mengatakan, pelaporan pemalsuan tanda tangan dilakukan karena salah seorang ketua Adat atas nama Ajung, telah dipalsukan tandatangannya. Kuatnya dugaan pemalsuan tersebut bahkan telah akui langsung oleh Ajung yang mengaku tak menandatangani berkas yang menyatakan kalau dirinya menerima PT WPP berinvestasi di Baras.<br /><br />“Selain itu ada juga dugaan manipulasi tanda tangan warga. Karena, tanda tangan yang dipakai adalah tanda tangan penolakan warga yang kemudian di gunakan sebagai lampiran tandatangan yang menyatakan menerima PT WPP. Padahal kondisinya tak demikian. Apalagi perjuangan untuk mendapatkan tanah kami kembali telah dilakukan sejak tiga tahun yang lalu,” jelasnya.<br /><br />Selain menyoroti masalah perkebunan, ia juga mensinyalir adanya illegal logging di Kebah dan Lundang yang diduga pelakunya adalah perusahaan.</p> <p style="text-align: justify;"> “Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa tak ada tindaklanjut dari polisi,” katanya.<br /><br />Dalam kesempatan tersebut, Ricky mengharapkan tak ada lagi kasus yang terkesan `mengkriminalisasi` masyarakat adat seperti di Sejirak. Serta ada singkonisasi antara hukum positif dengan hukum adat masyarakat setempat.<br /><br />Menyikapi pertanyaan warga, Kasat Reskrim Polres Sintang, AKP Donny Sardo Lumbantoruan mengatakan bahwa pada laporan perusakan tanam tumbuh dan dugaan manipulasi tanda tangan, pihaknya telah melakukan penyelidikan.<br /><img src="../../data/foto/imagebank/20110510032604_AB64728.jpg" alt="" width="242" height="173" />                                       <img src="../../data/foto/imagebank/20110510032521_67E497B.jpg" alt="" width="242" height="173" /><br />“Untuk kasus pemalsuan tandatangan, kita sudah memeriksa enam orang saksi. Hasilnya, kami belum menemukan terjadinya pemalsuan tandatangan. Hal ini bisa di lihat dari dokumen pelapor dan terlapor yang tandatangannya sangat identik secara kasat mata. Meski, untuk membuktikan identif atau tidak harus melalui cek laboratorium yang belum kami jalankan,” kata Doni.<br /><br />Ia menambahkan, dalam kasus dugaan pemalsuan tandatangan, pihaknya masih menunggu saksi atas nama Hamid yang sampai saat ini belum memenuhi panggilan polisi.</p> <p style="text-align: justify;">“Jadi dalam kasus ini, kami tak bekerja lambat atau melambat-lambatkan diri. Karena memang, ada salag satu saksi yang kita butuhkan belum datang. Rencananya, bila semua saksi lengkap akan dikonfrontir,” katanya.<br /><br />Terkait masalah perusakan lahan, Donny menambahkan kalau pihaknya sudah mengecek dokumen milik perusahaan. Dalam dokumen tersebut, semua berkas telah lengkap, termasuk dokumen penyerahan lahan.<br /><br />“Soal perusakaan lahan, kita mengkaji siapa yang berhak mengelolanya. Kalau memang semua berkas sudah lengkap, bagimana kita membuktikan kalau itu perusakan,”sambungnya.<br /><br />Dalam kesempatan tersebut, Donny juga menyoroti laporan dugaan pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh satu orang saja. Sementara, laporan tersebut berkaitan dengan warga lainnya.<br /><br />“Kalau satu orang saja diberkas laporan itu, maka kita akan focus satu orang. Kecuali, masyarakat membuat laporan atas nama masyarakat lain yang namanya dipalsukan,” jelasnya. <br /><br />Statemen tersebut langsung dibantah oleh Riky. Karena menurut dia, ketika memberikan laporan, salah seorang petugas menyatakan kalau laporan pemalsuan cukup dilakukan satu orang saja.<br /><br />Ajung, warga yang melaporkan dugaan pemalsuan tandatangan membantah kalau dirinya menandatangi berkas penerimaan terkait masuknya investasi sawit yang maksud.<br /><br />“Saya tak ada menandatangani berkas tersebut. Lagipula, dalam tanda tangan yang mengatasnamankan pengurus adat, saat itu dirinya sudah tak menjadi pengurus lagi.</p> <p style="text-align: justify;">Kabag OPS Polres Sintang, Kompol Gani F Siahaan mengatakan, terkait laporan warga , polisi wajib memberikan feedback atau jawaban pada masyarakat. <br /><br />“Sehingga masyarakat mengetahui apakah laporan itu atau tidak,” tegasnya.<strong>(phs)</strong></p>