MELAWI- Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin saat ditemui di Nanga Pinoh, Sabtu (7/4) mengatakan, penerapan transaksi non tunai pada APBD Melawi tahun ini oleh Pemkab Melawi perlu kajian lebih dalam. Karena kondisi infrastruktur perbankan dan jaringan telekomunikasi yang timpang antara ibu kota kabupaten dengan kecamatan. Belum lagi soal kerumitan bagi para pegawai negeri dengan sistem transaksi non tunai tersebut.
“Saat ini tidak semua kecamatan sudah ada kantor cabang Bank Kalbar. Bagaimana nantinya bila ini diterapkan ke seluruh pegawai negeri. Bagaimana mereka nanti harus mengambil gaji, Kespeg maupun honorarium kegiatan, sementara ATM, bahkan bank tak ada di daerahnya. Begitu juga dengan pelaksanaan program di kecamatan atau Puskesmas. tak mungkin seluruhnya menggunakan transaksi non tunai,” kata Tajudin.
Lebih lanjut Ia mengatakan penerapan transaksi non tunai mungkin tak bisa lagi dihindari, karena memang sudah diinstruksikan oleh pemerintah pusat untuk diterapkan secepatnya. Namun, kondisi infrastruktur di daerah juga mesti menjadi pertimbangan.
Artinya dukungan dari pihak perbankan yang akan menangani transaksi non tunai ini juga mesti ada. Kesiapan dari Pemkab, termasuk perbankan untuk mendukung transaksi non tunai harus terlebih dahulu dilakukan.
Satu hal lagi yang ditangkap oleh Tajudin dari sejumlah keluhan para pegawai, yakni keharusan pegawai negeri membuat rekening baru lagi di Bank Kalbar. Hal ini yang menjadi pertanyaan mengingat sebenarnya para pegawai sudah menggunakan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) yang juga berfungsi sebagai kartu anjungan tunai mandiri atau ATM.
“Mengapa tidak satu rekening saja dipergunakan untuk penyaluran gaji, honorer, Kespeg, atau pun nantinya biaya perjalanan dinas. Mengapa harus membuka rekening baru setelah adanya rencana penerapan non tunai pada seluruh transaksi Pemkab. Ini jadi pertanyaan kita juga,” katanya.
Terpisah, Kabid Perbendaharaan BPKAD Melawi, Verwin menerangkan penerapan Transaksi Non Tunai direncanakan akan dimulai pada 2 Juli 2018 mendatang. Pihaknya masih akan menunggu peraturan bupati (Perbup) soal transaksi non tunai tersebut. “Kita masih menunggu kesiapan semua, termasuk dari perbankan juga untuk penerapan transaksi non tunai,” katanya.
Terkait persoalan hambatan jaringan hingga belum adanya perbankan di kecamatan, Verwin mengatakan hal-hal seperti ini nantinya akan diatur dalam Perbup tersebut. Saat ini dari BPKAD juga masih membahas hal-hal tersebut.
“Kita akan melihat semuanya, infrastruktur perbankan dan telekomunikasi. Karena transaksi non tunai ini harus dilakukan secara online. Kalau di kecamatan tak ada internet, maka bagaimana mau transaksi,” katanya.
Begitu juga besaran nilai transaksi yang bisa dilakukan secara non tunai atau tunai. Verwin mengatakan hal ini rencananya juga akan diatur melalui Perbup. Karena Perbup nya juga belum diundangkan sehingga menunggu hingga Perbup tersebut keluar baru ia bisa mensosialisasikannya. “Kita berharap pegawai maupun dinas tak perlu risau, karena aturannya juga sampai sekarang belum ada,” katanya.
Terkait pembukaan rekening baru, Verwin mengatakan, semuanya memang diatur berdasarkan kesepakatan seperti halnya di kabupaten lain di Kalbar. Nantinya pegawai membuka rekening baru sehingga operasional diluar gaji akan ditransfer ke rekening tersebut.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Melawi, Apelles Itang mengungkapkan rekening baru yang dibuka oleh para pegawai ini memang dikhususkan untuk perjalanan dinas. Sementara untuk honor kegiatan, tunjangan Kespeg dan gaji bulanan tetap melalui KPE. “Ini memang informasi dari Bank Kalbar. Nantinya sebagai bagian dari penerapan transaksi non tunai, pegawai diminta untuk membuka rekening baru,” katanya. (edi/KN)
