Melawi (Kalimantan-News) – Dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malawi. Pemerintah Kabupaten Melawi melaksanakan kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Kejari. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Peresmian Sekretariat Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Melawi, Senin (7/10) di halaman kantor Badan pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Melawi, Yang dihadiri Bupati Melawi, perwakilan Kejari Sintang, Wakil Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa serta Forkopinda.
Kepala Bapenda Melawi, Margitus Bemban, SH., MM dalam sambutan ya mengatakan, salah satu penyebab tidak bisa maksimal peningkatan PAD, yakni belum ada membangun sinergisitas dengan berbagai pemangku kepentingan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. “Salah satu gagasan kami, kami butuh dukungan dan bantuan agar bisa bekerja sama sama untuk meningkatkan PAD di Melawi. Bagaimana kita bisa meningkatkan PAD Melawi secara bersama-sama. Kami akan melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sintang. Kami akan melakukan tindakan persuasif sebanyak 99 persen dan sisanya akan dilakukan penindasan sesuai aturan yang berlaku,” paparnya.
Selain itu, Bapenda membangun POSYANDU sebagai sarana berkoordinasi dan mengevaluasi PAD dengan berbagai pemangku kepentingan. Bapenda juga akan memasang alat perekam disetiap sistem pembayaran pajak di tempat-tempat usaha seperti tempat usaha air minum AP 21 dan HOKI, agar bisa mengetahui dan mengawasi pembayaran pajak.
“Manfaat POSYANDU ini sebagai dapur tempat berkumpul dan evaluasi pendapatan daerah secara bersama-sama. Kami akan meningkatkan PAD pada tahun 2020 akan meningkatkan PAD dari 3,5 persen menjadi lebih tinggi lagi,” ungkapnya.
Bupati Melawi, Panji dalam arahan ya mengatakan, kita sudah sepakat bersama untuk melakukan sebuah tekad untuk wajib pajak. Diharapkan adanya penertiban dan penguatan status di berbagai kepemilikan tanah pemerintah Melawi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dari bea hak atas tanah dan data peralihan hak atas tanah. Meningkatkan pajka daerah, restoran, parkir dan meningkatkan transparansi. Tentunya pemerintah saat ini mendorong sistem online agar bisa melihat secara lansung dan mengawasi secara lansung pembayaran pajak dan pajak yang masuk.
“Tidak bisa kita tidak maksimal dan kita adanya terjadi tantangan kalau sudah ada regulasi, Maka kegiatan di lapangan maka semua kita bisa berpacu kepada aturan yang berlaku bukan dari pemerintah semuanya. Saya yakin seyakin-yakinnya pertama sosialisasi hari ini sudah mulai luar biasa baik. Saya berterima kasih kepada semuanya teman-teman yang mewakili masyarakat wajib pajak, Sosialisasi menjadi sangat penting saya sangat yakin kalau masyarakat memahami akan terjadi kesamaan pemikiran akan terjadi kesamaan tujuan cita-cita pertama membangun dan mewujudkan kesejahteraan tentu semua merasa terpanggil lebih daripada itu akhirnya merasa memiliki dan merasa bertanggungjawab bagaimana daerah kita pelan-pelan bisa mandiri Bagaimana daerah kita pelan-pelan bisa yang tidak lagi terlalu besar tergantung kepada pemerintah pusat,” katanya.
Lebih lanjut Ia juga berterima kasih kepada teman-teman dari dunia usaha perbankan organisasi yang bergerak banyak di bidang perekonomian dan masyarakat. Teman-teman wajib pajak atas dukungannya selama ini dan seterusnya atas kebersamaan masyarakat. “Pernah ada masyarakat yang menyampaikan kesaya. Katanya dia punya banyak kebun, dan, namun bayar pajak hanya Rp. 3000. Ini buka soal 3000 nya tapi soal mengerti dan belum mengerti yang harus dijawab. Bahasa yang positif yang menunjukkan semangat yang sangat positif tinggal ditambah bagaimana mereka bisa mengerti lebih baik lagi bisa memahami lebih jauh lagi. Saya yakin motivasi masyarakat kita juga tidak kalah membangun Kabupaten Melawi,” paparnya.
Panji menekankan bahwa pada saat sosialisasi yang harus ditambah adalah pengertian pajak. Sumbangan PAD Melawi tentu saja masih jauh di bawah pemberian pemerintah pusat kepada kita melalui perimbangan melalui tiap tahun itu puluhan kali lipat bahkan ratusan kali lipat. Sementara PAD kita baru 3,5 persen. Jadi kontribusi pajak kepada APBD Kabupaten Melawi sebagian besar masih dari pusat. “Nah, saya mendorong untuk mengkongkritkan sistem dan mekanisme pemungutan pajak ini sehingga bisa menjadi optimal mohon pendampingan teman-teman di forum koordinasi pimpinan daerah agar kita semua juga akhirnya mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah tangga kita berkaitan dengan uang rakyat, uang negara. Semua harus transparan semua kita minta tolong masukkan pemikiran pendampingan keterlibatan kita bekerja akan terjadi maka kita bekerja tidak salah. Yang masih menjadi PR kita saat ini rumus yang pasti tentang menghitung galian C. Kasi tindakan yang tegas manakala mereka mereka tidak mau taat dan bisa ditindaklanjuti. Karena itu sebagai dasar untuk memasukkan ke target PAD,” pungkasnya. (Irawan/KN)
