Lebih dari satu dasawarsa Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, lebih intensif memberdayakan masyarakat untuk menekan angka kemiskinan di daerah itu. Kemiskinan adalah persoalan serius yang harus segera ditangani, karena jika jumlah penduduk miskin di daerah itu dibiarkan terus bertambah. <p style="text-align: justify;">Sehingga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan gejolak sosial yang pada akhirnya menjadi bom waktu yang tidak mudah dapat dikendalikan. <br /><br />Seperti semakin melebarnya kesenjangan sosial, meningkatnya angka kriminalitas, tingginya jumlah buta aksara, dan akhirnya menjadikan daerah itu terus dalam ketertinggalan dengan daerah maju lain. <br /><br />"Oleh sebab itu, agar jumlah penduduk miskin di Kotabaru tidak bertambah, pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Bappeda) Kotabaru H Ansyar Noor MM. <br /><br />Diantaranya, pemberian dana Gerakan Pembangunan Untuk Masyarakat (Gapura) Saijaan, masing-masing desa dari 201 desa di Kotabaru mendapatkan dana sebesar Rp50 juta dari APBD Kotabaru. <br /><br />Selain dibiayai oleh APBD Kotabaru, untuk mengentaskan kemiskinan di "Bumi Saijaan" itu juga "dikeroyok" oleh pemerintah provinsi Kalsel dan pemerintah pusat. <br /><br />Setiap tahun, kata Ansyar, Pemprov Kalsel mengalokasikan dana untuk progrm gerakan pembangunan untuk mengentskan kemiskinan (Gerbangmastaskin), meskipun jumlahnya tidak besar. <br /><br />Sedangkan pemerintah pusat juga mendukung melalui dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang jumlahnya mencapai ratusan juta per desa. <br /><br />"Jika dijumlahkan antara program daerah, provinsi dan pusat, masing-masing desa di Kotabaru menerima dana untuk mengurangi angka kemiskinan sekitar Rp250 juta," ujarnya. <br /><br />Kepala Bappeda Kotabaru mengatakan, pada 2008 jumlah penduduk miskin di Kotabaru berjumlah sekitar 6 peren dari total penduduk yakni, kisaran 260 ribu jiwa lebih. <br /><br />"Namun saat ini, jumlah penduduk miskin di Kotabaru berkurang menjadi sekitar 4 persen dari total penduduk berdasarkan sensus penduduk 2010 yakni, 290.651 jiwa," jelas Ansyar. <br /><br />Selain dana Gapura Saijaan, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga memprogramkan pembangunan sesuai dengan bidangnya, dimana tujuan akhir dari kegiatan itu juga untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. <br /><br /><strong>Lima desa </strong><br /><br />Konsultan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Riadi, mengatakan, untuk Kecamatan Pulau Sembilan tahun 2010 mendapatkan dana sekitar Rp1,7 miliar yang dibagi untuk lima desa. <br /><br />"Desa Labuan Barat, Maradapan, Teluk Sirih, Tanjung Nyiur dan Desa Tengah," kata Riadi menjelaskan. <br /><br />Dijelaskan, masing-masing desa mendapatkan dana sebesar kisaran Rp256 juta – Rp300 juta. <br /><br />Dana tersebut untuk membangun infrastruktur, jalan, sarana air bersih, Posyandu, dermaga, pelatihan dan ketrampilan guna menunjang perekonomian masyarakat di desa. <br /><br />Masyarkat dilatih untuk menggali ide kreatif agar memiliki ketrampilan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. <br /><br />"Setelah mendapatkan ide, masyarakat di desa dilatih oleh turor atau konsultan mulai dari proses produksi hingga pembukuannya," kata dia. <br /><br />Riadi menjelaskan, Kecamatan Pulau Sembilan yang sebagian besar masyarakat nelayan itu kini telah terbangun sedikitnya 17 kelompok pengrajin makanan dan warung serba ada. <br /><br />"Kelompok tersebut sudah mendapatkan pinjaman modal dari PNPM sekitar Rp313 juta," terangnya. <br /><br />Pada 2011, Kecamatan Pulau Sembilan ang terdiri dari lima desa itu akan menerima dana dari PNPM sekitar Rp1,7 miliar. <br /><br />Tujuan dari program tersebut adalh untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan keejahteraan masyarakat di daerah itu. <br /><br />"Dengan demikian, jumlah rumah tangga miskin di kecamatan yang jaraknya sekitar 84 mill dari ibukota kabupaten tersebut berkurang," tambahnya. <br /><br />Kepala Dinas Pendidikan Kotabaru H Rairajuni mengungkapkan, bidang pendidikan, setiap tahun Pemkab Kotabaru memberikan porsi diatas 20 persen lebih untuk sektor pendidikan. <br /><br />Sebagian dari dana pendidikan itu, dialokasikan untuk program bebas Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mulai dari SD hingga SMA/SMK/MA. <br /><br />Dinas Pendidikan mendapatkan dana sekitar Rp204 miliar atau sekitar 22,29 persen dari total APBD Kotabaru 2010 sebesar Rp889,4 miliar. <br /><br />Dia menjelaskan, dana tersebut dipergunakan untuk belanja langsung sebesar Rp68 miliar, sedangkan untuk gaji dan tunjangan guru/tenaga pendidikan sebesar Rp135,98 miliar. <br /><br />"Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dana untuk sektor pendidikan pada APBD 2010 meningkat Rp30,74 miliar," katanya. <br /><br />Ia mengatakan pada 2009 sektor pendidikan mendapatkan dana sebesar Rp173,253 miliar atau sekitar 23,12 persen dari total APBD 2008 sebesar Rp749,169 miliar. <br /><br />Dana tersebut untuk belanja langsung sebesar Rp56,78 miliar dan gaji serta tunjangan guru/tenaga pendidik sebesar Rp116,46 miliar. <br /><br />Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kotabaru H Fathusyasyari, dari tahun ke tahun Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen meningkatkan dana untuk bidang pendidikan minimal 20 persen dari APBD, sesuai dengan yang diamantkan dalam undang-undang. <br /><br />Sedangkan APBD Kotabaru 2011, Dinas Pendidikan Kotabaru diproyeksikan akan mendapatkan dana sekitar Rp232 miliar, dana tersebut akan dipergunakan untuk belanja tidak langsung Rp176 miliar dam belanja langsung Rp56 miliar. <br /><br />Sedangkan bantuan operasional sekolah untuk siswa di Kotabaru dari APBN sebesar Rp21 miliar dan dari dana pendamping daerah dari Kotabaru sekitar Rp11,7 miliar. <br /><br />"Begitu juga dengan bidang kesehatan, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin, Pemkab Kotabaru mengaloksikan dana sekitar 14-16 persen dari APBD Kotabaru setiap tahun anggaran," ujar Kepala Dinas Kesehatan drg Cipta Waspada. <br /><br />Selain untuk membayar gaji dan tunjangan tenaga kesehatan, sebagian dana tersebut juga digunakan untuk biaya operasional dan pengadaan obat untuk program berobat gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum. <br /><br />"Untuk meningkatkan dan memeilihari kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat miskin di Kotabaru, pemerintah daerah memiliki beberapa program strategis," kata Cipta. <br /><br />Diantaranya, bebas biaya berobat di Puskesmas dan Rumah Sakit Kelas khusus untuk III khusus bagi rumah tangga miskin. <br /><br />Program pendampingan jaminan kesehatan masyarakat dari Daerah (Jamkesda), dimana program tersebut untuk mengakomodir rumah tangga miskin yang tidak mendapatkan Jamkesmas dari pemerintah pusat. <br /><br />"Beberapa program tersebut mendapatkan alokasi dana sekitar Rp3,4 miliar," ujarnya. <br /><br />Selain itu, program pemberian makanan tambahan air susu ibu, perawatan gizi buruk, imunisasi, pembagian gizi mikro berupa pemberianm Vitamin A kepada balita dan yang lainnya. <br /><br />Serta kemitraan dengan dukun bayi, untuk mengantisipasi terjadinya kematian ibu dan bayi. <br /><br />Menurut Cipta, daerah yang menjadi kantong kemiskinan adalah sasaran utama beberapa program dari Dinas Kesehatan dan kantong-kantong kemiskinan itu berada di wilayah pesisir dan pegunungan.<strong> (phs/Ant)</strong></p>
