SINTANG, KN – Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, secara resmi membuka kegiatan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Sintang yang digelar di Balai Praja, Kantor Bupati Sintang, pada Selasa, 8 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan otoritas keuangan dalam memperluas inklusi keuangan masyarakat.
Dalam sambutannya, Florensius Ronny menyampaikan pentingnya keberadaan TPAKD sebagai wadah strategis untuk mendorong kemudahan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, termasuk perbankan, pembiayaan, dan produk jasa keuangan lainnya.
“Melalui forum TPAKD ini, kita berupaya mempercepat akses keuangan masyarakat di semua sektor. Akses terhadap lembaga keuangan tidak hanya penting bagi pertumbuhan ekonomi, tapi juga sangat berdampak pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan,” ujar Ronny.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen mendukung penuh program kerja TPAKD dan mendorong kolaborasi antarinstansi, termasuk pelaku usaha, perbankan, dan lembaga keuangan non-bank.
Sementara itu, perwakilan dari OJK Provinsi Kalimantan Barat yang turut hadir dalam kegiatan ini memaparkan pentingnya literasi dan inklusi keuangan sebagai fondasi utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah-daerah pelosok yang selama ini masih sulit menjangkau layanan keuangan formal.
Kegiatan rapat pleno ini juga diisi dengan diskusi strategis dan pemaparan program kerja TPAKD ke depan, termasuk identifikasi peluang dan tantangan dalam memperluas akses keuangan di Kabupaten Sintang. Hadir dalam rapat ini sejumlah pimpinan OPD, perwakilan lembaga keuangan, serta mitra pembangunan lainnya.
Florensius Ronny berharap agar seluruh pihak yang tergabung dalam TPAKD Sintang dapat terus bekerja secara sinergis dan inovatif demi menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Sintang.
“Kita ingin masyarakat di pedesaan pun bisa merasakan manfaat dari layanan keuangan. Ini bukan hanya tentang ekonomi, tapi juga soal keadilan dan kesempatan yang merata,” pungkasnya.
