MUARA TEWEH, KN – Ribuan warga Barito Utara yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Barito Utara Bersatu Peduli Demokrasi turun ke jalan dalam aksi damai mendukung keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Barito Utara Nomor 365 Tanggal 9 Agustus 2025, yang menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara terpilih hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024
Aksi damai ini berlangsung pada Senin, 15 September 2025, mulai pukul 08.00 WIB, berpusat di Halaman Kantor DPRD Barito Utara dan Halaman Kantor Bupati Barito Utara, Muara Teweh. Sekitar 5.000 orang dari berbagai desa dan kelurahan di seluruh kecamatan Kabupaten Barito Utara hadir dengan membawa spanduk, baliho, dan sound system sebagai sarana penyampaian aspirasi.
Tuntutan Aliansi: Jangan Ganggu Demokrasi Barito Utara
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menyatakan bahwa demokrasi di Barito Utara adalah milik rakyat, bukan segelintir elite yang merasa berkuasa. Oleh karena itu, mereka menuntut agar Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan atau mengubah keputusan KPUD Barito Utara yang telah disahkan secara resmi.
“Rakyat Barito Utara sudah menentukan pilihan secara jujur dan terbuka. PSU telah berjalan aman dan lancar tanpa pelanggaran. Tidak ada alasan untuk mengubah keputusan KPUD, karena itu mencederai semangat demokrasi di daerah kami,” ujar salah satu koordinator aksi di hadapan peserta.
PSU DIKAWAL KETAT, TIDAK DITEMUKAN PELANGGARAN
Pelaksanaan PSU yang berlangsung sebelumnya di Muara Teweh berlangsung aman dan tertib. Berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 313 Tahun 2025, pemungutan suara ulang dilakukan dan diawasi langsung oleh berbagai pejabat tinggi negara.
Turut hadir di Muara Teweh empat jenderal dari pusat, termasuk anggota Mabes Polri, yang menginap di kota tersebut hingga proses selesai. Tidak hanya itu, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran bersama Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, dan Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamalulael, memantau langsung PSU melalui udara dengan helikopter.
Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan, dan sejumlah pejabat lainnya turut serta dalam pemantauan dari udara, menegaskan pentingnya integritas pelaksanaan pemilu ulang ini.
RAPAT PLENO KPU BARITO UTARA DI MUARA TEWEH BERJALAN TRANSPARAN
KPUD Barito Utara menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil PSU pada Sabtu, 9 Agustus 2025 di Gedung Balai Antang Muara Teweh. Rapat dihadiri oleh unsur Forkopimda, Sekda Barito Utara, perwakilan Pengadilan Negeri, Bawaslu, para saksi, serta PPK dari seluruh kecamatan.
Dalam pleno tersebut, tidak ditemukan adanya pelanggaran maupun kejadian khusus yang dapat membatalkan hasil perhitungan suara. Semua proses berlangsung terbuka, disaksikan langsung oleh publik dan perwakilan pasangan calon.
BAWASLU DAN GAKKUMDU: TIDAK ADA POLITIK UANG
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Barito Utara bersama Sentra Gakkumdu, yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu, telah menuntaskan penyelidikan terhadap laporan dugaan politik uang yang dilayangkan oleh salah satu pihak. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak terbukti adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon terpilih.
SUARA MASYARAKAT ADALAH SUARA DEMOKRASI
Aksi damai yang digelar ini menjadi bentuk nyata partisipasi aktif masyarakat Barito Utara dalam menjaga dan merawat demokrasi di daerahnya. Mereka menegaskan bahwa proses telah berjalan dengan jujur, transparan, dan sesuai hukum yang berlaku.
“Kami percaya KPUD Barito Utara telah bekerja secara profesional dan independen. Kami menolak segala bentuk intervensi yang mencoba menggagalkan hasil pemilu yang sah ini,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.
Dengan berlangsungnya aksi damai ini, masyarakat Barito Utara berharap agar Mahkamah Konstitusi dapat menghormati suara rakyat dan keputusan KPUD yang sah, demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di daerah.
