Reformasi birokrasi di tingkat pusat ditargetkan selesai pada 2014, dan sampai kini telah selesai di 14 instansi, sedangkan 23 instansi lainnya telah mengusulkan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. <p style="text-align: justify;">Reformasi birokrasi di tingkat pusat ditargetkan selesai pada 2014, dan sampai kini telah selesai di 14 instansi, sedangkan 23 instansi lainnya telah mengusulkan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara.<br /><br />Kementerian yang mengusulkan reformasi birokrasi tersebut di antaranya Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Hukum dan HAM serta Kejaksaan Agung, kata Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Adi Kresna di sela-sela Rapat Koordinasi Daerah Implementasi PrinsipPprinsip Good Governance Melalui Kebijakan Sistem AKIP dan E-Procurement di Solo, Rabu.<br /><br />"Masih banyak instansi dan lembaga non-Departemen yang belum mengusulkan rencana reformasi birokrasi, antara lain Kesekretariatan DPR. Masih banyak instansi yang belum melaksanakan reformasi birokrasi karena ada kendala seperti masalah kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM)," katanya.<br /><br />Untuk tingkat pusat, pelaksanaan reformasi birokrasi ditargetkan selesai 2014, sedangkan di tingkat daerah ditargetkan selesai pada 2025.<br /><br />Mengenai reformasi birokrasi tingkat daerah, ia mengatakan, saat ini baru dilakukan sosialisasi di wilayah regional I. Untuk tingkat daerah baru akan dilakukan mulai 2012 seusai sosialisasi.<br /><br />Untuk 14 instansi yang sudah melakukan reformasi birokrasi tetap akan dievaluasi oleh tim independen setiap enam bulan. Jika dalam evaluasi tersebut, kinerja instansi justru menurun, akan ada kompensasi penurunan tunjangan kinerja. (Eka/Ant)</p>
