MALINAU, KN — Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau menggelar Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Dapodik bagi para operator sekolah. Kegiatan ini berlangsung di ruang pertemuan Hotel Mahkota pada Senin (27/4/2026).
Pelatihan ini difokuskan pada satuan pendidikan yang menjadi uji petik Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025. Selain itu, kegiatan juga mencakup pemutakhiran data Dapodik di berbagai wilayah, mulai dari kawasan perkotaan hingga daerah pedalaman dan perbatasan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Muhammad Fiteriady, menjelaskan bahwa Dapodik merupakan basis data utama dalam dunia pendidikan yang memuat berbagai informasi penting, mulai dari jumlah peserta didik hingga kondisi sarana dan prasarana sekolah.
“Dapodik ini adalah dasar dari seluruh data pendidikan. Tahun 2025 lalu, BPK melakukan audit dan menemukan sejumlah permasalahan, seperti data yang tidak valid dan tidak sesuai kondisi riil. Karena itu, kami melakukan perbaikan dan pemutakhiran data sesuai rekomendasi dalam LHP BPK,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan Bimtek dibagi dalam dua gelombang agar proses perbaikan data dapat berjalan lebih fokus dan optimal. Pada tahap pertama, sebanyak 49 satuan pendidikan yang menjadi sampel uji petik BPK menjadi prioritas pembenahan.
Sementara itu, sebanyak 65 sekolah di wilayah pedalaman dan perbatasan akan ditangani melalui kunjungan langsung ke lapangan guna memastikan validitas data yang diinput.
“Kami tidak ingin hanya sekadar memenuhi rencana aksi, tapi datanya tidak valid. Jadi kami fokuskan bertahap agar benar-benar berkualitas. Selama tiga hari pelaksanaan, saya akan memonitor langsung agar operator bertanggung jawab terhadap data yang mereka input,” tegasnya.
Menurut Fiteriady, salah satu penekanan utama dalam pelatihan ini adalah tanggung jawab operator terhadap keakuratan data. Pasalnya, Dapodik menjadi acuan penting dalam pengambilan kebijakan, baik untuk perencanaan pembangunan daerah maupun dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.
