JAKARTA, KN – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., memperkenalkan inovasi bertajuk SINERGI Kaltara (Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara) dalam Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I yang berlangsung di Gedung Graha Wisesa Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Selasa (23/6).
Inovasi tersebut dirancang sebagai strategi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk memastikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dapat mengambil peran dalam rantai pasok industri yang berkembang di Kawasan Industri Tanah Kuning, salah satu Program Strategis Nasional (PSN).
Dalam paparannya di hadapan Gubernur Kaltara selaku mentor, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., narasumber Dr. Andi Taufik, M.Si., serta coach Dr. Ir. Robinson Hasoloan Sinaga, S.H., Denny menegaskan bahwa investasi besar yang masuk ke sektor hilirisasi harus memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat daerah.
Menurutnya, tanpa kebijakan yang tepat, arus investasi berisiko hanya menguntungkan pihak tertentu dan tidak memberikan efek berganda yang signifikan bagi pelaku usaha lokal.
“Jika kita tidak melakukan intervensi sekarang, Kalimantan Utara berisiko menghadapi fenomena enclave economy, di mana investasi yang masuk sangat besar tetapi manfaatnya sangat minimal bagi masyarakat lokal,” ujar Denny.
Melalui SINERGI Kaltara, Pemprov berupaya membangun sistem yang mampu mempertemukan kebutuhan industri dengan kapasitas dan potensi UMKM lokal secara terstruktur dan berkelanjutan.
Denny menjelaskan, proyek perubahan tersebut dibangun di atas tiga pilar utama, yakni penguatan kelembagaan, integrasi digital, dan penguatan regulasi. Ketiga pilar tersebut menjadi fondasi untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi UMKM terhadap peluang usaha yang muncul dari kawasan industri.
“Melalui tiga pilar strategis dalam gagasan SINERGI Kaltara ini, kita hadir untuk menjembatani kesenjangan antara sisi permintaan yang diwakili oleh kawasan industri dengan sisi penawaran dari UMKM lokal Kalimantan Utara,” jelasnya.
Pada sektor kelembagaan, Pemprov Kaltara akan membentuk Forum Koordinasi Multipihak yang dipimpin langsung oleh Sekprov. Forum ini akan mengintegrasikan berbagai layanan pendukung UMKM, mulai dari perizinan, sertifikasi, hingga standardisasi produk.
Sementara pada aspek digital, akan dibangun platform Business-to-Business (B2B) SINERGI Kaltara yang berfungsi mempertemukan kebutuhan pengadaan industri dengan kemampuan produksi UMKM lokal. Platform tersebut juga akan terhubung dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sektor perbankan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Selain itu, keberlanjutan program ini akan diperkuat melalui regulasi berupa Peraturan Gubernur tentang Produk Lokal yang mendorong pengelola kawasan industri memberikan ruang lebih besar bagi produk-produk lokal yang telah memenuhi standar kualitas.
Gagasan SINERGI Kaltara mendapat apresiasi dari tim penguji karena dinilai memiliki konsep yang matang, aplikatif, serta didukung kesiapan anggaran lintas sektor dan infrastruktur pendukung yang memadai.
Melalui inovasi ini, Pemprov Kaltara berharap proses hilirisasi industri yang berkembang pesat di daerah tidak hanya menghadirkan investasi, tetapi juga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan daya saing UMKM lokal, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara berkelanjutan.
(dkisp)
