Ahmadiyah Pontianak Akan Hormati Perwa

oleh

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) cabang Pontianak akan menghormati peraturan wali kota Pontianak tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah di kota itu, kata Juru bicara JAI Pontianak Iskandar. <p style="text-align: justify;"><br />"Kita belum tahu kapan SK (Perwa -red) itu dikirim ke kami, karena selama ini kami merasa tidak ada yang terjadi. Seandainya sudah sampai, kami akan menghormati keputusan itu," kata Iskandar di Pontianak, Senin.<br /><br />Ia mengatakan, dirinya belum tahu isi Perwa dan hal apa yang dilarang atau batasannya bagaimana.<br /><br />Pada Jumat (11/3) Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Wali Kota No. 17/2011 tentang larangan terhadap semua aktivitas JAI di kota tersebut.<br /><br />Inti dari peraturan wali kota itu, menurut Wali Kota Pontianak Sutarmidji, pertama, melarang anggota dan atau pengurus JAI melakukan aktivitas dalam bentuk apa pun seperti penyebaran, penafsiran, serta aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.<br /><br />Selain itu JAI dilarang menyebarkan ajarannya secara lisan, tertulis atau pun melalui media elektronik. Peraturan Wali kota juga melarang pemasangan papan nama organisasi JAI di wilayah hukum Kota Pontianak.<br /><br />Keempat, melarang pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan sebagainya dengan identitas JAI, serta dilarang memasang atribut dalam bentuk apa pun.<br /><br />Sutarmidji menambahkan, hal yang disebutkannya itu berlaku untuk JAI. Sedangkan untuk masyarakat, Pemkot Pontianak melarang kegiatan anarkis atau perbuatan melawan hukum berkaitan dengan penganut JAI.<br /><br />Juru bicara Ahmadiyah Pontianak lebih lanjut mengatakan, seharusnya ada dialog terlebih dahulu untuk tahu aktivitas yg dilarang itu dan batasannya sampai di mana. <br /><br />Iskandar sangat menyayangkan karena SK ini terbit tanpa melibatkan Ahmadiyah, tidak ada panggilan dan ajakan dialog dalam menentukan SK, baik formal maupun nonformal. <br /><br />"Selanjutnya akan ada langkah strategis, jadi semua akan diambil oleh pusat di Jakarta. Kami akan langsung sampaikan bahwa ada Perwa tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah dan nanti pusat yang akan menindaklanjuti. Hal ini karena wilayah tidak punya wewenang untuk menindaklanjutinya," ungkapnya.<br /><br />Ia mengatakan, dirinya sudah dapat arahan dari pusat mengenai langkah apa yang harus dilakukan ketika ada SK pelarangan seperti ini.<br /><br />Pertama, koordinasi dengan pusat untuk penentuan langkah-langkah hukum. Kedua, konsolidasi ke dalam. Ketiga, tetap menghormati meskipun kita menyayangkan Perwa tersebut.<br /><br />"Untuk selanjutnya terus berusaha dan berdoa," jelasnya.<br /><br />Secara hukum Perwa tersebut hanya untuk Pontianak saja, namun diakuinya, implikasinya tetap ke daerah lain. Seperti halnya Pergub Jawa Timur yang melarang aktivitas Ahmadiyah, juga berpengaruh pada jemaat Ahmadiyah di Pontianak. <br /><br />"Setelah dapat SK maka kami akan siap untuk dialog, kerja sama, dan kami siap untuk menaati poin-poin yang ada dalam SK tersebut, Jika ada tindakan anarkis terhadap Ahmadiyah, maka kami akan berkoordinasi dengan kepolisian," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>