Home / Tak Berkategori

Akses Pendidikan Murah Bagi Perempuan Mesti Dibuka

Admin - Jurnalis

Jumat, 22 April 2011 - 00:13 WIB

URL berhasil dicopy

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Hairiah menyatakan untuk mengatasi tingkat pendidikan perempuan yang masih rendah di Kalimantan Barat, akses pendidikan dan keterampilan yang murah menjadi keharusan di daerah tersebut. "Rendahnya pendidikan perempuan, lagi-lagi menjadi salah satu faktor yang meletakkan perempuan rentan menjadi korban perdagangan," kata Hairiah saat menjadi pembicara pada Dialog Anggota Korpri Kalbar dengan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) Perempuan dan Anak, di Pontianak, Kamis. Dia menambahkan, di tengah persaingan hidup yang tinggi, ketidakmampuan perempuan untuk mandiri secara ekonomi menjadi pemicu utama kasus perdagangan dan kekerasan lainnya yang menimpa kelompok itu. "Oleh karenanya membuka akses pendidikan dan keterampilan yang murah bagi perempuan sudah menjadi keharusan," katanya dalam dialog memperingati Hari Kartini tersebut. Dalam kesempatan itu, anggota DPD tersebut menyatakan, persoalan yang dihadapi perempuan Kalbar sangat kompleks. Namun yang paling menonjol adalah tingginya kasus perdagangan perempuan dan anak. Kasus tersebut telah menempatkan Kalbar sebagai tiga besar se-Indonesia, setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Salah satu sebabnya adalah kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sehingga seringkali dijadikan daerah transit. "Dari waktu ke waktu kasusnya terus mengalami peningkatan. Ini sesuai dengan data dari Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, angka kejadian anak Indonesia yang menjadi korban ‘trafficking’ diperkirakan 70 ribu hingga 95 ribu jiwa," katanya lagi. Menurut Hairiah yang lama aktif di LSM peduli perempuan dan anak di Kalbar itu, Pemerintah Provinsi Kalbar sudah melakukan beberapa upaya mengatasi persoalan tersebut. Di antaranya dengan adanya upaya menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penghapusan Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak. Kemudian diperkuat juga dengan membentuk Gugus Tugas yang melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan atau terkait. "Berbagai peraturan di atas kertas ini, menjadikan Kalbar dinilai sebagai daerah yang bisa merespon dengan cepat upaya meminimalisir kasus perdagangan orang. Sayangnya peraturan saja tidaklah cukup, mengingat kekerasan terhadap perempuan dengan cara memperdagangkan ini meliputi sektor yang sangat luas," katanya menjelaskan. Beberapa alternatif Ia mengatakan ada beberapa alternatif yang dapat ditempuh untuk menekan persoalan perdagangan orang tersebut, yakni melalui supremasi hukum atau menjalankan peraturan yang sudah ada, kerja sama dengan berbagai pihak, memberi ruang pendidikan yang terjangkau dan mudah bagi perempuan yang rentan menjadi korban. "Jika perempuan sudah berdaya secara pengetahuan, maka ia akan mampu melindungi dirinya dari kejahatan," kata Ketua Panitia Khusus Law Center DPD RI 2009-2014 tersebut. Di samping itu, dia mengatakan perempuan Kalbar mash bisa tersenyum karena mendapatkan ruang kreativitas yang terbuka dan tanpa hambatan dari sisi politisasi agama. Menurut mantan Direktur LBH APIK Pontianak itu, di bidang politik sudah meningkat representasi perempuan di parlemen Kalbar dari jumlah keseluruhan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota ada 48 perempuan yang berada di ranah kebijakan dan satu orang anggota DPR RI, dan 4 anggota DPD RI semuanya diwakili oleh perempuan. Momentum Hari Kartini, menurut dia, selalu menjadi saat yang tepat untuk menyemangati diri sendiri. "Di tengah ruang rupa tantangan yang mengelilingi kita dengan pilihan yang terbuka apakah kita akan melangkah terus mengayuh semangat pemberdayaan perempuan," katanya. Sedangkan berkaitan dengan figur Kartini tersebut, dia mengatakan pahlawan nasional itu berkeinginan agar perempuan memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar sebagaimana kaum lelaki. Kartini menunjukkan ide dan cita-citanya itu dalam banyak tulisannya. "Keinginan itu tentu bukan tanpa sebab, ia merefleksikan kondisi dari apa yang ia alami, ia lihat dan ia pelajari akan kehidupan kaumnya," katanya. Keprihatinan Kartini terhadap perempuan yang hanya memiliki masa depan menjadi istri di usia muda yang juga harus rela dimadu dan tidak dapat leluasa mengenyam pendidikan tinggi menjadi begitu kuat tergambar dalam tulisan-tulisannya. Menurut dia lagi, pemikiran Kartini sesungguhnya tidak hanya soal perempuan namun juga menyangkut kehidupan sosial politik bangsanya. "Dengan berani bahkan ia (Kartini) menyampaikan kritiknya terhadap pihak yang memakai agama untuk kepentingan saja," katanya, dan mengutip pernyataan Kartini bahwa "Agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa, tetapi berapa banyaknya dosa diperbuat orang atas nama agama itu…". Dalam hal ini kritik itu juga ditujukan pada laki-laki yang berpoligami dengan dalih agama, kata aktivis perempuan tersebut. (phs/Ant)