Anggota DPRD Pontianak: Stop Izin Sawit Baru

oleh

Kalangan DPRD Kota Pontianak meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menghentikan rekomendasi izin pembukaan lahan baru perkebunan kelapa sawit karena mengganggu ekosistem. <p style="text-align: justify;">"Kami minta agar Pemprov Kalbar menghentikan rekomendasi izin pembukaan lahah perkebunan kelapa sawit karena yang jelas hal tersebut secara tidak langsung akan merusak ekosistem dan kita ketahui ketahui dengan banyaknya perkebunan kelapa sawit sering terjadi bencana banjir karena hutan lindungnya sudah tidak ada lagi," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak, Herman Hoffi, di Pontianak, Kamis (09/12/2010).<br /><br />Ia mengatakan, di Provinsi Kalbar, khususnya Kota Pontianak bisa dipastikan setiap tahun tergenang banjir. Menurut dia, salah satu penyebabnya karena semakin berkurangnya hutan lindung yang merupakan pencegah datangnya banjir.<br /><br />"Memang benar letak Kota Pontianak sendiri ada di permukaan air Sungai Kapuas. Akan tetapi tentunya ada penyebab lain karena menurut analisa kami dengan bertambahnya pembukaan lahan perkebunan sawit baru pasti akan merusak hutan yang ada di sekitarnya begitu dan yang jelas dampaknya akan dirasakan setelahnya," jelas Herman Hoffi.<br /><br />Oleh sebab itu, kata Herman Hoffi, perlu ada kebijakan secara kolektif yang dikoordinasi langsung oleh pemerintah provinsi mengenai pengeluaran izin dalam pembukaan lahan perkebunan sawit baru.<br /><br />Sementara itu salah satu anggota DPRD Kota Pontianak Mardiana mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya banjir yang melanda sejumlah daerah termasuk Pontianak.<br /><br />"Yang jelas kami mengharapkan kepada pemerintah provinsi sementara jangan mengeluarkan izin pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit karena di akui atau tidak itu merupakan salah satu faktor penyebab banjir di samping memang bencana alam akan tetapi secara tidak langsung sudah ada perubahan ekosistem," kata Mardiana. <strong>(phs/Ant)</strong></p>