Bangun Perbatasan Melalui MP3-EI

Persoalan pembangunan perbatasan bukan hanya menjadi masalah pemerintah daerah, namun juga pemerintah pusat. Pasalnya, untuk membangun kawasan tapal batas membutuhkan dana besar. <p style="text-align: justify;">Demikian disampaikan oleh Bupati Sanggau Ir H Setiman H Sudin belum lama ini. Menurutnya, ssaat ini pemerintah pusat telah merancang MP3-EI (Masterplan Perencanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang di dalamnya nanti membutuhkan peran aktif kalangan usaha sebagai pelaku pembangunan. <br /><br />MP3-EI ini bergulir setelah diketahui kekayaan BUMN di Indonesia mencapai Rp 1,3 bilion, dan sebesar Rp 800 triliun di antaranya dapat dijadikan sebagai modal MP3-EI.<br /><br />“Dalam pelaksanaannya nanti, jika pihak BUMN tidak mampu menjalankan modal itu, bisa ditawarkan kepada pihak swasta, atau ke pihak asing uintuk mengelolanya,” jelas Setiman.<br /><br />Dana sebesar Rp 800 triliun itu nantinya, diantaranya akan digelontorkan untuk pembangunan di wilayah perbatasan di seluruh Indonesia. Tentunya sebagai angin segar bagi Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Termasuk Entikong di Kabupaten Sanggau.<br /><br />“Presiden telah meminta untuk dirancang terobosan-terobosannya. Karenanya Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kadin nantinya juga diarahkan kepada pembangunan di perbatasan,” ungkap Setiman.<br /><br />Lebih lanjut dikatakan Setiman, khusus untuk pembangunan wilayah perbatasan di Kalbar termasuk Entikong, dibutuhkan dana sekitar Rp 6 triliun. Tahun 2011 ini di Kalbar yang mendapatkan prioritas adalah perbatasan Sambas dan Sanggau.<br /><br />“Melalui MP3-EI merupakan jawaban untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan yang ada di wilayah perbatasan selama ini. Sehingga dapat meminimalisir berbagai ketimpangan pembangunan antara kedua negara. Apalagi perbatasan adalah beranda terdepan suatu bangsa, termasuk Entikong bagi Indonesia,” tandas Setiman.<strong>(phs)</strong></p>