Home / Tak Berkategori

Bangun Sistem Peringatan Dini Konflik Investasi

Admin - Jurnalis

Rabu, 20 April 2011 - 18:44 WIB

URL berhasil dicopy

Masuknya investasi berkaitan erat dengan peran para pihak baik pengusaha, pemerintah dan masyarakat sehingga untuk mencegah terjadinya konflik, diharapkan awal investasi masuk, sudah ada kesepakatan bersama atas dasar keterbukaan yang mengikat para pihak. Kapolres Sintang, AKBP Firly Ruspang Samosir mengatakan ketika awal investasi masuk, peran kepolisian memang tidak berkaitan langsung karena sepenuhnya menjadi urusan pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat. “Namun ketika timbul konflik yang berdampak pada pelanggaran hukum, mau tidak mau atas nama penegakan hukum polisi yang harus turun tangan karena itu sudah tugas kami,” kata Firly, Rabu (20/04/2011) di Sintang. Belakangan, konflik berlatarbelakang investasi perkebunan kelapa sawit maupun Hutan Tanaman Industri di Sintang mulai sering terjadi, setelah kasus pembakaran lahan di PT Sinar Dinamika Kapuas IV, PT SAM dan terakhir dua hari lalu, aksi masyarakat Kecamatan Serawai dan Ambalau yang menolak masuknya perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka. Konflik yang terjadi pun tidak hanya antara masyarakat dengan perusahaan, tetapi yang muncul juga adalah konflik antara masyarakat yang menerima dan menolak dan tentunya ini bisa berdampak buruk pada kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang belakangan sudah cukup kondusif. Ia mengatakan pencegahan konflik di sektor investasi bisa saja dilakukan ketika para pihak yang berkaitan dengan investasi ini bisa membangun kesepakatan bersama yang didasari atas keterbukaan. “Artinya masyarakat mengetahu sejelas-jelasnya soal hak dan kewajiban mereka ketika investasi masuk, begitu juga perusahaan dan pemerintah daerah,” tukasnya. Ketika pengertian sudah terbangun melibatkan seluruh masyarakat yang merasakan dampak langsung dari investasi itu dan kesepahaman sudah ditandatangani, maka paling tidak potensi awal konflik sudah bisa diredam. “Jangan malah semua dibuat tidak transparan, pengertian tidak dibangun dengan baik bersama masyarakat, malah menjurus pada upaya membuat konflik sesama masyarakat, bahkan polisi baru dianggap ada ketika konflik terjadi, maka yang seperti ini yang berpotensi menimbulkan konflik,” imbuhnya. Ia mengatakan membangun sistem peringatan dini terhadap konflik di sektor investasi ini penting sehingga semua pihak bisa memahami hak dan kewajiban masing-masing, ketika timbul sedikit saja persoalan, para pihak sudah bisa menyelesaikannya dengan cepat. “Saya kira semua tetap menginginkan agar investasi yang masuk bisa berjalan dengan baik dan disisi lain masyarakat yang berada di wilayah investasi bisa ikut menikmati hasilnya, pemerintah pun mendapatkan manfaat dengan perputaran ekonomi yang baik karena tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat,” kata dia. Belakangan, sejumlah konflik investasi di Sintang berujung pada persoalan hukum yang mau tidak mau harus ditangani kepolisian. “Kami tetap mengedepankan penegakan hukum karena itu sudah ranah kami, terlepas persoalan sosial dari investasi yang menjadi kewenangan daerah. Kerjasama yang baik dari para pihak tentunya bisa jadi cara efektif agar konflik di sektor investasi ini tidak terjadi,” pungkasnya. (phs)