Banjarmasin Perlu Pasar Induk Beras

oleh

Anggota Komisi II bidang ekonomi keuangan DPRD Kalimantan Selatan H Hasmy Fadillah Akbar dari Partai Golkar berpendapat, Banjarmasin sebagai ibukota provinsi tersebut, perlu pasar induk beras. <p style="text-align: justify;">Keberadaan pasar induk beras di "kota seribu sungai" Banjarmasin punya banyak manfaat, tandasnya sebelum bertolak mengikuti Diklat peningkatan SDM anggota DPRD Kalsel dari Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (23/03/2011).<br /><br />"Terlebih dengan jumlah penduduk Banjarmasin hampir mencapai 700.000 jiwa dan lahan sawah di ibukota provinsi tersebut yang makin menyusut atau beralih fungsi," lanjut anggota Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanian itu.<br /><br />Menurutnya fungsi keberadaan pasar induk beras tersebut selain untuk penyediaan kebutuhan pokok penduduk setempat, juga memudahkan pengawasan serta pengendalian harga.<br /><br />Selain itu, katanya untuk memudahkan pengiriman guna membantu warga masyarakat luar daerah Kalsel, seperti provinsi tetangga Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim).<br /><br />Dia menambahkan pasar induk beras tersebut sebaiknya bisa mengakses transportasi darat dan sungai, sehingga lebih memudahkan pula untuk pengangkungan dari sentra-sentra produksi.<br /><br />Sebagai contoh di kawasan Banjar Raya Banjarmasin, yang berada di pinggiran Sungai Barito dan mudah diakses dengan transportasi darat dari sentra-sentra produksi pertanian, seperti Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Banjar.<br /><br />Mengenai pasar beras di Pakapuran Jalan Pangeran Antasari dan muara Sungai Kalayan Banjarmasin, menurut dia, walau keberadaannya sudah sejak lama, tapi belum bisa dikategorikan pasar induk beras.<br /><br />"Karena pasar beras di Pekapuran dan muara Kelayan itu tampaknya masih termasuk tradisional serta kawasan yang terbatas," demikian Hasmy Fadillah.<br /><br />Kalsel salah satu daerah penyangga pangan nasional, yang tiap tahun belakangan ini selalu mengalami surplus, termasuk pada tahun 2010, walau mengelami penurunan produksi padi sekitar lima persen dari 2009.<br /><br />Berdasar data Dinas Pertanian Kalsel, produksi padi 2009 di provinsi Kalsel mencapai 1,9 juta ton lebih dan target 2010 sebanyak dua juta ton lebih, kemudian target 2011 sebanyak 2,2 juta ton lebih. <strong>(phs/Ant)</strong></p>