MELAWI-KN. Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang berlarut-larut memicu keresahan luas di tengah masyarakat. Antrian panjang, stok kosong di SPBU, hingga lonjakan harga di tingkat pengecer menjadi pemandangan sehari-hari. Bahkan, BBM eceran dilaporkan dijual hingga Rp30 ribu per liter.
Seorang warga Melawi, Hermanto, mengungkapkan situasi saat ini sangat meresahkan masyarakat. Menurutnya, kelangkaan terjadi karena suplai minyak dari Pontianak tersendat. Kapal pengangkut BBM tidak bisa menjangkau Sintang, sehingga distribusi ke wilayah hilir terganggu. Dampaknya, SPBU di Nanga Pinoh kerap kehabisan stok.
“Kami mendesak Pertamina segera mengambil langkah konkret, salah satunya membuka kembali jalur distribusi melalui jobber di Sanggau. Jaraknya lebih dekat dan diharapkan bisa memperlancar pasokan meski musim kemarau,” ujarnya, Jumat (13/2/2026).
Keluhan masyarakat itu mendapat respons dari Sekretaris Komisi III DPRD Melawi, Antonius Anen. Ia mengakui kelangkaan BBM dan gas telah berlangsung beberapa bulan terakhir, dipicu berbagai faktor, terutama perubahan pola distribusi akibat musim kemarau. Pasokan yang biasanya melalui jalur sungai kini lebih banyak dialihkan ke jalur darat, sehingga memperlambat suplai.
Namun, DPRD juga mencium indikasi persoalan lain yang lebih serius. Antonius menegaskan pihaknya sedang mendalami kemungkinan adanya permainan dalam distribusi BBM.
“Beberapa bulan sebelumnya kondisi masih relatif aman. Tetapi menjelang Lebaran, situasinya berubah dan kelangkaan makin terasa,” ujarnya.
Komisi III telah meminta pengusaha SPBU melaporkan data Delivery Order (DO) dan volume distribusi BBM. Langkah ini untuk memastikan pasokan benar-benar disalurkan kepada masyarakat, bukan dialihkan untuk kepentingan lain.
Antonius menegaskan kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Pengawasan distribusi harus diperketat agar penyaluran tepat sasaran dan pasokan kembali stabil. Ia juga mendorong pemerintah daerah bersama Pertamina mempercepat langkah teknis guna memastikan suplai kembali lancar dan harga tidak semakin membebani masyarakat.
“Jika tidak ada tindakan cepat dan terukur, dampak kelangkaan akan semakin luas dan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi warga. Pemerintah dan pihak terkait harus segera bertindak,” tegasnya.
Ia memastikan Komisi III akan menggelar rapat internal untuk merumuskan langkah penanganan sekaligus memperketat pengawasan distribusi, terutama guna mencegah praktik spekulan yang dapat memperparah kelangkaan.
“Distribusi harus tepat sasaran. Jika ada permainan, harus segera ditindaklanjuti,” tandas Antonius.
Dengan harga yang terus melambung dan pasokan tak menentu, masyarakat kini menunggu langkah nyata. Jika tidak segera ditangani, krisis BBM dikhawatirkan semakin meluas dan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga. (Ira)
