Bea Keluar Bukan Satu-Satunya Insentif Kelapa Sawit

oleh

Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, mengatakan, instrumen bea keluar bukanlah satu-satunya insentif yang digunakan oleh pemerintah terkait dengan program untuk mengembangkan industri kelapa sawit yang bernilai tambah. <p style="text-align: justify;">Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, mengatakan, instrumen bea keluar bukanlah satu-satunya insentif yang digunakan oleh pemerintah terkait dengan program untuk mengembangkan industri kelapa sawit yang bernilai tambah.<br /><br />"Bea keluar bukan satu-satunya insentif atau disinsentif," kata Mari setelah acara peresmian Pabrik Industri Hilir Kelapa Sawit di Marunda, Bekasi, Rabu.<br /><br />Menurut dia, penerapan bea keluar untuk produk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) merupakan implementasi yang digunakan secara menyeluruh dan tidak hanya digunakan untuk kelapa sawit.<br /><br />Selain bea keluar, lanjutnya, instrumen lainnya yang digunakan sebagai insentif adalah insentif dalam bidang fiskal seperti "tax allowance" atau bentuk keringanan pajak.<br /><br />Ia mencontohkan, PT Sinar Mas Agro Resources Technology (SMART) Tbk telah diberikan "tax allowance" sebesar 30 persen dalam jangka waktu lima tahun karena dinilai sebagai salah satu perusahaan yang menjadi pionir dalam upaya hilirisasi industri kelapa sawit di Indonesia.<br /><br />Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian, Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Kamis (24/3), mengungkapkan, aturan baru untuk merevisi bea keluar ekspor CPO tersebut sudah memasuki tahap finalisasi dan akan keluar sekitar beberapa pekan mendatang.<br /><br />Menurut Bayu, meskipun masih diterapkan secara progresif, namun besaran tarif bea keluar akan lebih rendah dibanding saat ini yang mencapai 25 persen pada saat harga CPO di pasar CIF Rotterdam di atas 1.250 dolar AS per metric ton.<br /><br />Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, tetap meminta agar tarif bea keluar ekspor CPO ditetapkan secara flat pada level 3 persen agar meringankan beban para pelaku usaha di sektor hulu perkebunan.(Eka/Ant)</p>