Bupati Barut Perketat Perjalanan Dinas Aparat SKPD

Bupati Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah Achmad Yuliansyah meminta bagi satuan kerja perangkat daerah yang mengusulkan anggaran untuk perjalanan dinas dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2011 harus dilaksanakan selektif. <p style="text-align: justify;"><br />"Perjalan dinas diperketat dan hindari kegiatan yang bersifat konsultasi, kecuali memang benar-benar diperlukan," kata Bupati Barito Utara (Barut),Achmad Yuliansyah di Muara Teweh, Selasa. <br /><br />Pembatasan dan mengetatan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam melakukan perjalanan dinas ini karena usulan anggaran tahun depan untuk kegiatan tersebut meningkat dibanding sebelumnya. <br /><br />Guna menekan anggaran biaya perjalanan dinas itu, kata dia, pihaknya akan menyiapkan perubahan peraturan bupati setempat terkait pengaturan perjalanan dinas. <br /><br />"Jadi saya tekankan setiap pengusulan atau penerbitan perintah perjalanan dinas dilakukan hanya yang bersifat penting," katanya. <br /><br />Yuliansyah mengatakan, dalam persiapan rencana kerja anggaran (RKA) masing-masing dinas dalam membentuk tim juga diminta selektif dan harus mendapatkan persetujuan dari tim anggaran pemerintah daerah. <br /><br />Untuk pengawasan ini, katanya, diserahkan kepada Sekretaris Daerah Pemkab setempat, Sapto Nugroho mengawasinya. <br /><br />"Dalam penyusunan program harus mengacu pada prioritas visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan," kata Yuliansyah. <br /><br />Selain itu, katanya, apabila terdapat program yang bersifat baru hendaknya dikonsultasikan dengan tim anggaran pemerintah daerah dan mendapatkan persetujuan prinsif dari bupati Barito Utara. <br /><br />?Program yang bersifat lintas sektoral disemua tingkatan (kabupaten, provinsi dan pusat) agar dikoordinasikan oleh sekretaris daerah dan harus mendapatkan persetujuan prinsip dari bupati Barito Utara, jelasnya. <br /><br />Bupati Barito Utara juga meminta kepada seluruh dinas untuk mentaati program yang telah disusun dalam masing-masing RKA, selanjutnya tim anggaran dari dinas tersebut harus punya komitmen untuk mempertahankan dan memperjuangkan dalam pembahasan bersama DPRD. <br /><br />Program dan kebijakan yang telah ditetapkan itu merupakan salah satu upaya untuk merealisasikan penyerapan aspirasi masyarakat yang berkembang selama ini, guna meningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten pedalaman Sungai Barito ini. <br /><br />"Setiap dinas harus dapat melaksanakan secara tepat waktu seluruh kegiatan pembangunan yang dialokasikan SKPD baik melalui personil, lokasi maupun jadwal kegiatan," kata Yuliansyah.<strong>(das/ant)</strong></p>