Bupati Buka Sosialisasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Manajemen berbasis kinerja adalah hasil kerja atau outcome dari suatu program dan kegiatan. Karena pada dasarnya masyarakat menginginkan hasil akhir, manfaat dan dampak positif yang dirasakan dari suatu program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. <p style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikan Bupati Sintang, Drs.Milton Crosby, M.Si saat membuka acara pembukaan kegiatan sosialisasi permendagri nomor 54 tahun 2010 dan Bimtek manajemen pembangunan daerah Kabupaten sintang , yang berlangsung digedung Pancasila, Selasa (12/04/2011)<br /><br />“Selama ini yang dilakukan oleh pemerintah hanya terbatas pada pengukuran input dan output sehingga hanya mampu menjelaskan   berapa anggaran yang dipakai dan berapa realisasinya, tetapi tidak mampu menjelaskan dampak nyata aktivitas pemerintah,” kata Bupati dalam sambutannya.<br /><br />Oleh karena itu, lanjutnya, menjadi sangat urgent bagi pemerintah menerapkan manajemen berbasis kinerja untuk mampu melihat keberadaanya sendiri bahwa ia ada untuk melayani masyarakat. <br /><br />“Disinilah pentingnya pengukuran kinerja dalam organisasi pemerintah.  Sebab dengan adanya pengukuran kinerja akan teridentifikasi keberhasilan atau kegagalan kerja yang dilakukan. jika tidak dapat melihat keberhasilan, maka kita tidak akan belajar darinya. jika tidak mampu memahami kegagalan,  maka kita tidak akan bisa memperbaikinya,” tandasnya.<br /><br />Ditegaskannya, keberhasilan atau kegagalan dalam bekerja akan berimplikasi pada dukungan publik terhadap organsiasi pemerintah itu sendiri.<br /><br /&gt;Ditambahkannya, dalam dokumen rencana pembangunan daerah, baik RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD harus disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Guna untuk mengaktualisasikan hal tersebut, telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 /2010 tentang pelaksanaan  peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008. <br /><br />“Bagi pemerintah kabupaten sintang, lahirnya Permendagri nomor 54 tahun 2010 memang sangat diharapkan  karena dalam pelaksanaan manajemen kegiatan pembangunan daerah selama ini masih dihadapkan berbagai persoalan yang cukup kompleks,” kata Milton<br /><br />Diungkapkannya, perencanaan kegiatan yang belum akurat, penganggaran yang belum mencerminkan prinsip anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan kegiatan yang masih belum optimal, penatausahan kegiatan yang belum rapi, pelaporan kegiatan yang masih lemah dan evaluasi kegiatan pembangunan yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai permasalahan tersebut, kata Milton sangat menghambat kegiatan pembangunan daerah.<br /><br />Dengan hadirnya Permendagri nomor 54 tahun 2010 tersebut, dirinya mengakui Pemerintah Daerah  memiliki pedoman teknis dalam mengelola fungsi penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan  daerah. <br /><br />“Agar aturan ini dapat efektif dilaksanakan, tentunya kita semua harus memahami aturan tersebut secara benar dan  utuh,” pungkasnya.<strong> (*)</strong></p>