Bupati Minta Pelelangan Didampingi Polisi Dan Jaksa

Bupati Kotabaru, Kalimantan Selatan H Irhami Ridjani meminta kepada satuan kerja perangkat daerah di lingkungannya agar setiap melakukan pelelangan kegiatan didampingi Polisi dan Kejaksaan untuk menghindari terjadinya kolusi korupsi dan nepotisme. <p style="text-align: justify;"><br />"Saya minta kepada semua kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap tender/lelang proyek agar melibatkan Polisi dan Kejaksaan," pinta bupati, pada pelantikan 24 orang pejabat eselon III dan IV di Kotabaru, Senin.<br /><br />Berbeda dari pelelangan proyek tahun-tahun sebelumnya, kebijakan bupati tersebut bertujuan agar semua proyek di Kotabaru dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan dan kualitasnya lebih baik.<br /><br />Irhami bertekad untuk memulai menyempurnakan birokrasi, terutama dalam proses lelang untuk mendapatkan hasil pembangunan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.<br /><br />Sementara itu dalam beberapa kali kunjungan ke daerah kecamatan, bupati sering menemukan hasil pembangunan fisik yang dikerjakan oleh rekanan kontraktor baik pembangunan jalan, jembatan dan gedung kurang memuaskan.<br /><br />Bupati mengharapkan kepada pejabat yang baru dilantik dan pejabat yang lainnya, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan sesuai visi dan misi pimpinan daerah.<br /><br />"Tingkatkan efektivitas kerja dengan semangat otonomi daerah," tegasnya.<br /><br />Irhami juga menawarkan kepada pejabat yang tidak bersedia melaksanakan tugas untuk mengundurkan diri dengan hormat, agar pemerintah dapat menunjuk orang lain sebagai gantinya.<br /><br />Menurut bupati, kinerja seorang pejabat akan dapat dilihat dari hasil karya yang menjadi tanggungjawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan.<br /><br />Dalam kesempatan tersebut, bupati juga menyerahkan secara simbolis surat keputusan kenaikan pangkat untuk 557 orang mulai dari golongan I hingga golongan III.<br /><br />Surat keputusan kenaikan pangkat ini dapat diambil langsung ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). <strong>(phs/Ant)</strong></p>