C-1 Photocopy Tak Bisa Dijadikan Bukti, Ini Putusan Bawaslu Terhadap Demokrat

oleh

SEKADAU, kalimantan-news.com – Terkait laporan dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Sekadau oleh sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau, Jepray Raja Tugam dan sebagai terlapor PPK Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 9 Mei 2019, karna diduga ada penggelembungan suara dari salah satu Caleg DPR RI dari Partai Golongan Karya, sudah dilakukan sidang putusan di Bawaslu provinsi Kalbar pada tanggal 24 Mei 2019 lalu.

Tuntutan dari Partai Demokrat saat itu yakni :
1. Meminta Bawaslu Kalimantan Barat untuk mengembalikan perolehan suara sesuai C.1-DPR pada pemilihan DPR RI dapil Kalbar 2 di beberapa desa tersebut diatas.
2. Apabila terbukti dengan sengaja melakukan perubahan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh terlapor, maka pelapor meminta Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk menindak/memberi sanksi kepada terlapor sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Meminta kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk mendiskualifikasi Caleg yang terbukti terlibat dalam perubahan perolehan suara.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sekadau, Jepray Raja Tugam didepan wartawan kalimantan-news.com Senin (27/5) mengatakan, keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat terkait tuntutan mereka sangat mengecewakan.

Sanksi dari Bawaslu Provinsi lanjut Jepray, hanya seperti yang tertera dibawah ini :
1. Menyatakan laporan pelapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilu terhadap perubahan formulir dari C-1 ke DAA-1
2. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekhanisme, tidak menyerahkan seluruh formulir DAA1-DPR kepada saksi dan panitia pemilihan kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sanggau untuk memberikan sanksi dengan tidak menjadikan panitia pemilihan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau sebagai penyelenggara pemilu berikutnya.

Lanjut Jepray, Bawaslu Provinsi menyatakan bahwa formulir C-1 photocopy dari pelapor dalam hal ini Partai Demokrat, tidak sah dan tidak memenuhi syarat. Karna yang dipakai saat persidangan harus menunjukan C-1 asli/cap basah. Selain itu DAA-1 hanya sebagian yang asli, sebagiannya photocopy.

Padahal lanjutnya, dalam sidang ke 3, kami sudah adu bukti kelengkapan nerkas terkait DAA-1 dan DA-1 antara pelapor, terlapor dan pihak terkait yakni Bawaslu Kabupaten Sanggau. “PPK Kecamatan Meliau mengatakan pihaknya tidak bisa menunjukan C-1 dengan alasan mereka tidak berwenang membawa C-1 karna sudah masuk dalam kotak, mereka hanya memegang DAA-1 dan DA-1 itupun bukan aali. Berdasarkan inilah Bawaslu Provinsi mengeluarkan keputusan tersebut diatas, ” terang Jepray.

Pada saat sidang pertama kata Jepray, Bawaslu Provinsi tidak ada menyatakan bahwa berkas photocopy tidak boleh digunakan. Bahkan, dikatan bahwa laporan pelapor diterima karna sudah memenuhi syarat, “Lalu kenapa pada saat sidang putusan dianggap tidak memenuhi syarat?, ” kesalnya.

Valen, salah satu pengurus partai Demokrat DPC Kabupaten Sekadau mengatakan, sebenarnya kalau mengacu kepada C-1, selisih suara cukup besar. Walaupun C-1 photocopy tapi ada tandatangan petugas KPPS.

“Disini Bawaslu Provinsi tidak melihat ada pelanggaran lagi tapi mereka hanya melihat bahwa bukti C-1 photocopy tidak bisa dipakai,” kesal Valen. (As)