Sebanyak 27 orang calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengikuti "fit and proper test" atau uji kelayakan dan kepatutan selama tiga hari, mulai 28 Desember 2010. <p style="text-align: justify;">Dari sejumlah peserta uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan tim Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel itu, terdapat Ketua KPID provinsi setempat, H. Suripno Sumas, demikian dilaporkan, Rabu (29/12/2010). <br /><br />Selain itu, terlihat pula pensiunan Kepala Badan Informasi Daerah (BID) Kalsel, H Amanul Yakin serta mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) provinsi setempat, Jumri. <br /><br />Ketua Komisi I DPRD Kalsel Safaruddin ketika dimintai keterangannya, menyatakan, pihaknya akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan seobjektif mungkin, sehingga bisa menghasilkan yang terbaik. <br /><br />Ia mengaku, hampir semua calon komisioner KPID Kalsel periode lima tahun mendatang itu merupakan teman atau kenalan lama, tapi hal tersebut tidak akan mengurangi objektifitas tim dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan. <br /><br />"Kita ingin KPID Kalsel mendatang lebih gereget dari yang sebelumnya dalam menyikapi masalah-masalah penyiaran, jangan cuma bergerak di bidang penertiban administrasi," tandas politisi dari Partai Demokrat tersebut. <br /><br />Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu mengatakan, uji kelayakan dan kepatutan rangkaian terakhir dari proses seleksi penerimaan calon komisioner KPID Kalsel, setelah memenuhi persyaratan administrasi, mengikuti tes tertulis dan psiko tes. <br /><br />Oleh karena itu, Tim Komisi I DPRD Kalsel akan memadukan hasil tes tertulis dan psiko tes dengan hasil uji kelayakan dan kepatutan dalam menentukan peringkat calon komisioner KPID tersebut. <br /><br />"Kami akan mengirim daftar calon komisioner KPID ini sebanyak tujuh orang dari nomor urut satu sampai tujuh kepada gubernur yang selanjutnya diputuskan/ditetapkan menjadi anggota KPID," kata Safaruddin. <br /><br />Pada kesempatan terpisah, H Riduan, anggota Komisi I DPRD Kalsel dari Partai Bintang Reformasi (PBR) menyatakan, pihaknya akan berupaya maksimal menghilangkan citra atau kesan KPID sebagai tempat penampung pensiunan serta mencari pekerjaan. <br /><br />"Kita ingin keanggotaan KPID Kalsel betul-betul memiliki kualitas dan handal, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya," tandas politisi PBR tersebut. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
