Alokasi dana bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada kabupaten/kota yang dianggap tidak berimbang terus menuai kritikan karena dianggap bentuk ketidakseriusan gubernur dalam pemerataan pembangunan. <p style="text-align: justify;">"Dari SK Gubernur Kalbar tentang penetapan alokasi Dana Bantuan Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011 dinilai terdapat ketimpangan," kata Endang, mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Indonesia Kota Pontianak, Sabtu (19/03/2011). <br /><br />Anggana bantuan Pemprov Kalbar untuk kabupaten/kota tahun 2011 <br /><br />Rp141,27 miliar itu dinilai berbagai pihak senjang dalam alokasi dan pemerataan.<br /><br />Ia mengaku telah menghitung pengalokasian dana bantuan tersebut. Hasilnya, empat kabupaten di wilayah Utara Kalbar pengalokasiannya lebih besar dan sangat jauh berbeda dari pada lima kabupaten yang berada di wilayah Timur Kalbar.<br /><br />"Perbedaannya sangat jauh sekali, bahkan mencapai setengah, dengan total anggaran untuk lima kabupaten di wilayah Timur hanya Rp36 miliar. Sedangkan untuk empat kabupaten di wilayah Utara mencapai hampir Rp55 miliar," katanya.<br /><br />Berdasarkan SK Penetapan Alokasi Dana Bantuan Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011, Kota Pontianak mendapat bantuan dana sebesar Rp10,07 miliar; Kota Singkawang Rp7,57 miliar; Kabupaten Sambas Rp18,49 miliar; Kabupaten Pontianak Rp6,26 miliar; Kabupaten Sanggau Rp6,36 miliar; Kabupaten Kapuas Hulu Rp8,59 miliar; Kabupaten Sintang Rp10,55 miliar; Kabupaten Ketapang Rp6,26 miliar; Kabupaten Bengkayang Rp14,71 miliar; Kabupaten Landak Rp26,65 miliar; Kabupaten <br /><br />Melawi Rp6,60 miliar; Kabupaten Sekadau Rp6,34 miliar; Kabupaten Kubu Raya Rp6,63 miliar dan Kabupaten Kayong Utara Rp6,26 miliar.<br /><br />"Padahal, jika dilihat secara nyata kondisi wilayah timur Kalbar selama ini sangat memprihatinkan, terutama kondisi infrastruktur. Sayangnya hingga pemerintahan gubernur saat ini pun tidak bisa membawa perubahan berarti bagi wilayah Timur Kalbar dan daerah lainnya," tutur Endang.<br /><br />Ia melanjutkan, pembagian itu menunjukkan ada banyak kepentingan pribadi dan kelompok. Seharusnya, kata Endang, Gubernur Kalbar harus bisa berlaku adil dan tidak memihak pada satu atau beberapa daerah saja.<br /><br />"Namanya juga Gubernur Kalbar, tentu milik masyarakat Kalbar, bukan milik masyarakat yang berada di daerah Kalbar bagian Utara saja," ucapnya.<br /><br />Ia menambahkan, melihat kondisi tersebut maka wajar selama ini masyarakat di bagian timur Kalbar menuntut adanya proses pemekaran provinsi yang saat ini masih belum menemukan titik jelas.<br /><br />"Kalau sudah seperti itu, mekarkan saja Kalbar agar proses pembangunan lebih merata. Dari pada masyarakat selalu tidak bisa merasakan pemerataan pembangunan," kata Endang yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan kesehatan rakyat Sintang.<br /><br />Selaku warga Sintang, ia juga menuntut janji Gubernur Kalbar yang menyatakan akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan pada kabupaten tersebut yang disampaikan saat Pilkada beberapa waktu lalu.<br /><br />Menurutnya, saat itu Gubernur menjanjikan masyarakat perbatasan akan membangun sarana infrastruktur untuk memperlancar akses diwilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.<br /><br />"Namun sayangnya sampai saat ini, dalam APBD Provinsi 2011 pun hal tersebut belum juga dianggarkan. Jelas saja kami sebagai masyarakat sangat kecewa," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
