Anggota Komisi VIII DPR RI Rahman Amin meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk tidak terburu-buru menaikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1432 H/2011 M karena masyarakat Indonesia menginginkan penyelenggaraan haji yang semakin terjangkau. <p style="text-align: justify;">Anggota Komisi VIII DPR RI Rahman Amin meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk tidak terburu-buru menaikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1432 H/2011 M karena masyarakat Indonesia menginginkan penyelenggaraan haji yang semakin terjangkau.<br /><br />"Kita berharap tidak ada kenaikan BPIH dan kalau mungkin malah menurunkan BPIH yang sudah ada. Seperti tahun lalu, walau sedikit, penurunan BPIH disambut gembira masyarakat dan menjadi catatan prestasi DPR bersama Kemenag, "kata Rahman di Gedung DPR Jakarta, Rabu.<br /><br />Politisi PKS itu mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada usulan soal kenaikan BPIH tahun 2011. Menurut perkiraannya, hal ini diajukan agar posisi pemondokan jemaah haji Indonesia pada ring I sekitar 80 persen, dan ini menjadi rekomendasi atau kesimpulan rapat Kemenag bersama DPR RI.<br /><br />Namun sebelum Kemenag menaikkan BPIH, lanjut Rahman, pihaknya ingin mengetahui secara jelas apa saja variabel yang naik dan berapa besarannya, kemudian juga harus diketahui ada berapa variabel yang mungkin bisa turun atau dihilangkan.<br /><br />"Setelah itu baru kita tahu apakah layak untuk dinaikkan, diturunkan atau tetap," ujar anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan<br /><br />Kalimantan Barat ini.<br /><br />Pada kesempatan yang sama, Rahman mempertanyakan laporan penggunaan anggaran penyelenggaraan Haji tahun 2010 yang belum selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). <br /><br />"Jika laporan tersebut sudah selesai, seharusnya sudah dapat dipublikasikan sehingga kita bisa mengetahuinya secara rinci sebagai bahan evaluasi," demikian Rahman.(EKa/Ant)</p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
