DPRD Akan Kaji Tuntutan Transparansi Tes CPNS

DPRD Kabupaten Kubu Raya akan mengkaji tuntutan transparansi dalam tes penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2010 yang diajukan sejumlah kalangan. <p style="text-align: justify;">"Pada dasarnya aspirasi akan ditindaklanjuti namun legislatif bukan lembaga eksekusi artinya menindaklanjuti porsi kewenangan dengan aturan yang ada," kata Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya Sujiwo di Sungai Raya, Selasa. <br /><br />Menurut Sujiwo, apa yang disampaikan masyarakat merupakan salah satu dinamika dalam proses pemerintahan dan pembangunan. <br /><br />"Aspirasi bukan diterima mentah-mentah saja namun akan kami kaji secara intensif dan komprehensif terkait pernyataan sikap yang disampaikan masyarakat," tuturnya. <br /><br />Sujiwo menyatakan protes Forum Penyelamat Kubu Raya terkait adanya PNS yang lulus namun berdomisili dari luar kabupaten itu. <br /><br />Ia mengatakan hal itu boleh-boleh saja karena warga Kubu Raya juga boleh melamar di Jawa dan daerah lainya karena konsep penerimaan CPNS itu mencakup untuk seluruh wilayah negara kesatuan RI (NKRI). <br /><br />Dalam penerimaan CPNS tahun lalu, katanya, DPRD mengetahui bahwa penerimaan berdiri sendiri tidak bersama-sama dengan pemerintah provinsi karena memang tidak ada larangan dan selain itu berdasarkan pertimbangan untuk mengetahui putra-putri terbaik Kubu Raya. <br /><br />"Apabila dalam realisasi keluar dari itu perlu pengkajian dan kami akan membentuk tim untuk mengkaji aspirasi dan semua aspirasi akan kami tindak lanjuti," tuturnya. <br /><br />Sedangkan untuk penetapan Nomor Induk Pegawai, di beberapa daerah sudah diterbitkan pusat. <br /><br />"Mungkin di Kabupaten Kubu Raya masih dalam proses dan akan kami koordinasikan apakah ada kendala," katanya. <br /><br />Koordinator aksi dari Forum Penyelamat Kubu Raya Heri ZAR mengatakan berdasarkan data yang didapat jumlah CPNS yang diterima banyak warga dari luar kabupaten. <br /><br />"Dari 300-an orang yang diterima, 119 orang dari Kubu Raya, selebihnya orang luar dan ada indikasi dua hari KTP sudah jadi untuk pendaftaran CPNS di Kubu Raya," katanya. <br /><br />Mereka meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI dan Badan Kepegawaian Negara RI sesuai kewenangan masing-masing untuk menindak secara tegas Bupati Kubu Raya dan menganulir pelaksanaan seleksi tersebut dengan tidak memberikan persetujuan atau tidak menerbitkan persetujuan nomor induk pegawai. <br /><br />Sementara Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mempertanyakan kepentingan dari masyarakat tersebut karena yang berdemo itu masuk kategori "4L" (Lu Lagi Lu Lagi). <br /><br />"Mereka orang-orang yang selalu mencari kesalahan sistem pemerintahan," kata Muda. <br /><br />Meski demikian, Muda tidak melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. <br /><br />"Yang penting dilengkapi dengan bukti otentik, bukan dengan asumsi untuk menjatuhkan semata," tuturnya. <br /><br />Muda menyatakan kalau ada mekanisme yang salah dalam penerimaan CPNS di Kubu Raya dia yakin Menpan sendiri yang akan memberikan koreksian dan dia siap untuk mempertanggungjawabkannya. <br /><br />"Jadi tidak usah diambil pusing, toh yang demo juga sarat dengan kepentingan tertentu dan jangan mengatasnamakan masyarakat Kubu Raya," tutur Muda. <strong>(phs/Ant)</strong></p>