DPRD Akan Perjuangkan Anggaran Akreditas Sekolah

DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan memperjuangkan anggaran untuk Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Sekolah/Madrasah karena selama ini kegiatan akreditasi di wilayah itu terhambat akibat minimnya dana. <p style="text-align: justify;">"Dari 5 ribu lebih sekolah/madrasah yang ada di Kaltim baru 50 persen yang terakreditasi. Tentu saja hal ini berdampak buruk bagi dunia pendidikan terutama sekolah tersebut," kata Ketua Komisi IV Bidang Pendidikan DPRD Kaltim Ali Hamdi di Samarinda, Selasa.<br /><br />Menurut dia, dampak buruk itu antara lain siswa lulusan sekolah yang belum terakreditasi bisa ditolak di perguruan tinggi negeri.<br /><br />Sebagai contoh, dia pernah mendapat laporan bahwa ada salah satu lulusan SMA dari Tenggarong yang dikeluarkan dari Universitas Indonesia (UI) karena setelah ditelusuri, sekolahnya belum terakreditasi.<br /><br />"Bukan hanya di UI saja, di Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda juga pernah melakukan hal yang sama, di universitas lainnya juga pernah saya dengar mahasiswanya dikeluarkan hanya karena di sekolah sebelumnya belum terakreditasi,? katanya.<br /><br />Untuk itu lanjutnya, maka Komisi IV DPRD Kaltim akan memperjuangkan anggaran yang diperlukan untuk membiayai proses akredisi sekolah/madrasah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2012.<br /><br />Anggaran akan dituangkan pada 2012 karena anggaran yang disediakan pada APBD Perubahan 2011 relatif kecil, sehingga lebih baik diperjuangkan pada APBD 2012.<br /><br />Jika anggarannya diposkan pada 2012, maka BAP bisa mendapatkan biaya yang memadai untuk menunjang kinerja akreditasi. Selama ini, lebih dari 4 tahun BAP Kaltim mendapat bantuan Dinas Pendidikan Kaltim dengan porsi anggaran sedikit sehingga proses akreditasi tidak maksimal.<br /><br />Menurut Ali Hamdi, BAP Kaltim merupakan lembaga independen sehingga diperbolehkan mengajukan permohonan bantuan anggaran sendiri dari APBD. Namun Komisi IV akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan agar anggaran yang diberikan ke BAP Kaltim tidak doubel.<br /><br />Sementara itu, Ketua BAP Kaltim H Suyatman mengakui bahwa selama ini anggaran yang didapat dari Dinas Pendidikan Kaltim memang kecil, namun dia tidak merinci jumlah anggaran tersebut.<br /><br />Terkait dengan itu, maka dia berharap agar anggaran untuk akreditas sekolah/madrasah tidak melalui dinas pendidikan, namun langsung dari APBD Kaltim. Dia juga segera menyampaikan proposal kegiatan dan anggaran ke Komisi IV untuk mendapat biaya dari APBD.<br /><br />Menurut Suyatman, anggaran besar sangat dibutuhkan guna mempercepat proses akreditasi sekolah/madrasah di Kaltim.<br /><br />Hal ini untuk menghindari pengalaman buruk para siswa maupun lulusan yang sekolahnya tidak terakreditasi sehingga harus ditolak di perguruan tinggi. <strong>(das/ant)</strong></p>