DPRD Apresiasi Korem 101 Berantas Buta Aksara

Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan menyambut positif program Komando Resort Militer (Korem)101/Antasari yang turut serta melakukan pemberantasan buta aksara di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota itu. <p style="text-align: justify;">"Kita menaruh apresiasi dan menyambut positif terhadap rencana Korem 101/Antasari yang mau ikut membantu memberantas buta aksara," ujar Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Ansor Ramadlan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Banjarmasin, Rabu (05/01/2011). <br /><br />Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan itu, program Korem 101/Antasari tersebut merupakan terobosan untuk akselerasi (percepatan) pemberantasan buta aksara di provinsinya yang kini berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa. <br /><br />"Sebagai contoh dengan bekerjasama pihak terkait, personel Korem 101/Antasari akan menyebar ke semua kabupaten/kota di Kalsel untuk memberantas buta aksara, dengan sasaran ribuan orang warga," katanya. <br /><br />Selain itu, warga yang mengikuti program bebas buta aksara dari Korem 101/Antasari yang meliputi daerah teritorial Kalsel tersebut akan mendapatkan Surat Keterangan Melek Aksara (Sukma). <br /><br />Oleh sebab itu, menurut dia semua pihak hendaknya memberi dukungan pula terhadap program Korem 101/Antasari, yang juga merupakan bagian dari kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) membangun desa. <br /><br />"Kita berharap program Korem 101/Antasari mencapai sukes dalam pelaksanaan pemberantasan buta aksara di Kalsel," ujar Ansor. <br /><br />Pendapat senada dari H. Bardiansyah, anggota Komisi IV DPRD Kalsel dari Partai Golkar, seraya menambahkan, guna lebih mencapai keberhasilan dalam pemberantasan buta aksara tersebut sebaiknya bekerja sama dengan dinas pendidikan provinsi serta kabupaten/kota. <br /><br />"Kerja sama dan koordinasi itu dimaksudkan agar pelaksanaan pemberantasan buta aksara bisa lebih efektif serta menghindari kemungkinkan terjadinya tumpang tindih," kata wakil rakyat dari Partai Golkar yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Kalsel tersebut. <br /><br />"Karena dinas pendidikan tersebut selain punya data dan anggaran, mereka juga punya tenaga totor yang sudah terlatih," kata Bardiansyah. <br /><br />Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kalsel, H. Humaidi Syukeri, mengaku, di provinsinya masih terdapat ribuan warga masyarakat yang masih buta aksara dan mereka itu sebagian merupakan pendatang baru. <br /><br />Selain itu, ada pula warga yang sudah melek huruf, tapi karena berbagai faktor sehingga beberapa tahun kemudian kembali jadi buta aksara, ungkapnya tanpa merinci. <br /><br />Namun dari program Tahun 2006, Kalsel berhasil menuntaskan pemberantasan buta aksara lebih awal dari target, demikian Humaidi. <strong> (phs/Ant)</strong></p>