DPRD Kotabaru Minta Pembatasan Ekspor Batubara

oleh

DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, meminta pemerintah melakukan pembatasan terhadap ekspor batubara, guna menjaga ketersediaan bahan bakar untuk pembangkit listrik di dalam negeri. <p style="text-align: justify;">Ketua DPRD Kotabaru Alpidri Supian Nor MAP, Selasa (29/03/2011) mengatakan, jika ekspor batubara dibiarkan ‘los’ tanpa dikendalikan, dikhawatirkan operasional pembangkit listrik di dalam negeri terganggu, karena tidak mendapatkan pasokan bahan bakar batubara dengan cukup.<br /><br />"Bagaimana tidak terganggu, sebab pengusaha lebih condong menjual batubara ke luar negeri, karena harganya lebih baik daripada di dalam negeri," katanya.<br /><br />Alpidri menilai, jika pemerintah saat ini telah membuat batasan untuk ekspor batubara seperti yang terkait Domestic Market Obligation (DMO).<br /><br />"Namun batasan tersebut kami anggap masih belum menjamin bahan bakar untuk pembangkit listrik yang ada di dalam negeri benar-benar tercukupi," ujarnya.<br /><br />Jika saat ini pemerintah telah mengatur besarnya ekspor 70 persen dan lokal 30 persen dari produksi, maka pembagian prosentase tersebut hendaknya dibalik 70 persen untuk pemenuhan dalam negeri atau lokal dan 30 persen untuk ekspor.<br /><br />Menurut dia, apabila hal itu dilaksanakan, maka dapat dipastikan tidak akan ada lagi pemadaman listrik secara bergilir atau terjadwal, karena melebihi beban puncak.<br /><br />"Karena pasokan BBM nya cukup, sehingga daya yang dibutuhkan terpenuhi," tandasnya.<br /><br />Namun sebaliknya, jika kebutuhan dalam negeri hanya diberi porsi 30 persen dari produksi, maka ‘byarpet’masih akan terus terjadi, karena pasokan BBM untuk PLTU tersendat.<br /><br />Sementara itu, Akhmad Rivai MSi, saat masih menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kotabaru menyatakan, belakangan ini produksi batu bara asal Kotabaru baik yang dihasilkan dari perusahaan pemegang izin PKP2B ataupun pemegang izin kuasa pertambangan (KP) berfluktuatif.<br /><br />Produksi batu bara dari pemegang izin PKP2B 2008 sebanyak 6,5 juta metrik ton, dihasilkan PT Arutmin Indonesia sebanyak 3 juta metrik ton, dan PT Bahari Cakrawala Sebuku sebanyak 3,5 juta metrik ton.<br /><br />Produksi 2009 mencapai 5,3 juta MT terdiri atas PT AI sebanyak 4,4 juta metrik ton dan PT BCS sebanyak 1,9 juta metrik ton.<br /><br />Sedangkan produksi batu bara dari pemegang izin KP pada 2008 sebanyak 6,5 juta metrik ton.<br /><br />"Produksi tersebut dihasilkan oleh 11 perusahaan pemegang KP, izin KP tersebut dikeluarkan oleh Bupati Kotabaru," ujarnya.<br /><br />Pada 2009 batu bara dari 11 perusahaan pemegang KP produksinya sebanyak satu juta metrik ton dan 2010 dua juta metrik ton.<br /><br />Rivai menjelaskan, tidak stabilnya produksi batu bara akan mempengaruhi pendapatan daerah, dimana penerimaan dari sektor pertambangan menyumbang APBD Kotabaru 2010 sebesar Rp369,8 miliar atau sekitar 49,89 persen dari total penerimaan APBD sebesar Rp741 miliar. <strong>(phs/Ant)</strong></p>